Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kualitas Diakui Dunia, Fermintasi Kakao Jembrana Minim Produksi

Bali Tribune / KAKAO - Kendati memiliki kualitas ekspor hingga Manca Negara, namun produksi kakao Jembrana masih rendah. Kini generasi muda diminta untuk lebih bergairah dalam budidaya disektor pertanian khususnya budidaya kakao.

balitribune.co.id | Negara - Komoditi produksi kakao Kabupaten Jembrana memang diklaim menempati posisi puncak dari komoditas kakao se-Indonesia. Kendati dari aspek kualitas berada di peringkat tertinggi dan dibudidayakan dengan pola ramah lingkungan, namun dari aspek produksinya masih terbilang rendah.

Kualitas Kakao Jembrana telah diakui sebagai komoditi berkualitas bagus di Indonesia. Pasalnya, produksi biji kakao Jembrana dilakukan melalui fermentasi. Selain itu juga para petani kakao dalam pembudidayaan mengunakan pola dan sistem ramah lingkungan. Bahkan kakau Jembrana kini telah merambah pasar ekspor manca Negara. Namun dari aspek produksinya, diakui kakau Jembrana masih terbilang rendah dibandingkan dengan produksi kakao daerah lainnya.

Masih minimnya produksi kakau Jembrana tersebut juga diamini Direktur Yayasan Kalimajari, IGA Agung Widiastuti. "Dari kuantitas memang produksi cokelat kita masih sangat kecil jika dibandingkan provinsi se-Indonesia,” ujarnya saat Peringatan Hari Lapang Tani yang dipusatkan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Mendoyo. Kendati produksinya masih kecil, namun pihaknya mendorong petani kakao Jembrana lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas.

“Yang kita kedepankan kualitas produksi dengan metode fermentasi ini," ungkapnya. Terlebih menurutnya dengan implementasi produksi kakao fermentasi di Jembrana, produksi kakao Jembrana mampu menyetarakan diri dengan produksi kakao dunia. "Pola fermentasi yang kita terapkan di Bali khususnya di Kabupaten Jembrana menjadikan kebanggaan para petani budidaya di Bali lantaran produksi kita (Bali) mampu bersaing di pasar dunia khususnya pasar Amerika," paparnya.

Bahkan dibalik masih rendahnya kuantitas produksi kakao Jembrana, namun budidaya tanaman kakao Jembrana telah menggunakan pola yang ramah lingkungan. Ia mengakui para petani kakao di Bali khususnya di Jembrana dilakukan dengan pola organik. "Mulai dari pengolahan tanah, pemupukan dan pembrantasan hama dan penyakit semuanya menggunakan dengan pola organik. Misalnya pemupukan menggunakan kompos, fungisida dan insektisida,” jelasnya.

“Seluruh aktivitas produksi menggunakan reramuan yang telah diracik oleh para anggota klompok tani," imbuhnya. Dengan masih minimnya produksi kakao Jembrana ini, kini generasi muda diminta untuk lebih bergairah disektor pertanian.

Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna menyatakan dimasa pandemi covid-19 berbagai sektor ekonomi terdampak. Namun diakuinya sektor pertanian dan perkebunan Jembrana masih tetap bertahan.

"Sampai saat ini Kabupaten Jembrana menjadi daerah agraris dan masyarakatnya sebagian besar bergelut di sektor pertanian. Petani kami harap lebih bergairah bertani khususnya budidaya tanaman kakao," ujarnya. Pihaknya berharap petani kakao juga mampu berinovasi sehingga akan dapat menambah pengasilan. "Saya harapkan kepada para petani kakao di Jembrana untuk melakukan inovasi-inovasi baru khususnya dengan melakukan prosesing biji kakao fermentasi,” paparnya.

“Memang kita akui produksi kakao Jembrana masih sangat kecil namun secara umum di Indonesia kakao menempati posisi keenam dunia,” jelasnya Rabu (5/1/2021). Ia melihat komoditas kakao memiliki nilai ekonomis yang prospektif. “Dengan cara ini selain biji kakao Jembrana dapat bersaing di pasar dunia secara ekonomi. Juga saya yakinkan akan menambah pendapatan baik kepada para petani itu sendiri juga berkontribusi bagi pendapatan negara," pungkasnya.

wartawan
PAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.