Denpasar, Bali Tribune
Sidang gugatan anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP, I Wayan Disel Astawa terhadap induk partainya atas pembuatan melawan hukum, Kamis (26/5) berlanjut di PN Denpasar dengan agenda replik. Kesempatan tersebut, penggugat menolak semua eksepsi tergguat.
Dihadapan majelis hakim yang dipimpin I Gede Ginarsa, bersama hakim anggota Sutrisno dan Ni Made Purnami, kuasa hukum dari Disel yang dikordinir I Nyoman Karsana secara bergilir membacakan replik untuk menjawab eksepsi (jawaban atas gugatan) yang diajukan tergugat dalam hal ini untuk tergugat I (DPP PDIP), tergugat II (DPD PDIP Bali) dan tergugat III (DPC PDIP Badung). Intinya menolak seluruh eksepsi yang dilakukan penggugat dalam sidang sebelumnya. Salah satu poin yang ditanggapi yaitu pemecatan terhadap Disel sebagai kader PDIP yang disebut dilakukan secara sepihak oleh para tergugat.
Dalam eksepsi sebelumnya, tergugat I mengakui secara tegas bahwa penggugat belum pernah disidangkan secara internal oleh Mahkamah Partai. “Jadi belum ada putusan atau penetapan yang menyatakan penggugat terlah bersalah dan melanggar kode etik dan disiplin partai sehingga penggugat harus mendapat sanksi berupa pemecatan dari PDIP,” tegasnya.
Disel juga membantah dirinya membelot dalam Pilbup Badung lalu dengan mendukung Sudiana dan Sutrisno (paket Su-Su) yang merupakan lawan dari calon PDIP, yaitu Nyoman Giri Prasta dan Suiasa (paker Giri-Asa).
Apalagi sudah terbukti dalam Pilbup lalu, di wilayah dapil (daerah pemilihan) penggugat di kawasan Ungasan Kuta Selatan Badung, penggugat berhasil memenangkan paket PDIP dengan memperoleh suara sangat signifikat yaitu 4.834. “Dimana letak pembangkangan atau pelanggaran disiplin partai yang dituduhkan tergugugat?” jelas Karsana.
Apalagi pihak DPP PDIP juga sudah tegas mengakui dalam eksepsi sebelumnya yang menyatakan penggugat baru diminta klarifikasi saja oleh Bidang Kehormatan Partai dengan tidak dilanjutkan dalam sidang kode etik dan disiplin partai. “Sangatlah naïf jika hanya berdasar klarifikasi saja, DPP PDIP langsung menerbitkan surat pemecatan kepada tergugat,” lanjutnya.
Ditambahkan Karsana, mengenai tuntutan provisi yang salah satunya meminta penggugat diganti sebagai anggota DPRD Bali melalui pergantian antar waktu juga ditolak. “Sebelum adanya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka usulan PAW anggota DPRD Bali atas nama penggugat tidak bisa diproses secara hukum,” bebernya.
Dalam kesimpulannya, penggutan memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Selain itu, dalam provisi, penggugat meminta haknya sebagai anggota PDIP dalam hal kedudukannya sebagai anggota DPRD Bali periode 2014-2019 dikebalikan. Sidang dilanjutkan Senin (30/5) agenda duplik dari pihak penggugat.
