Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lampaui Target, Unud Berencana Kukuhkan 6 Guru Besar Baru

Bali Tribune / MEDIA GATHERING - Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU saaa Media Gathering Unud, Selasa (24/5) diantara para guru besar Unud.
balitribune.co.id | Badung - Rencananya Universitas Udayana (Unud) akan menggelar orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan 6 guru besar, Sabtu (28/5). Keenam guru besar itu yakni,  Prof. Dr. drh. I Made Dwinata, M.Kes., Prof. Dr. Ir. I Putu Sampurna, M.S., Prof. Dr. Dra. Ida Ayu Made Puspani, M.Hum., Prof. Dr. Dra. Wiwik Susanah Rita, M.Si., Prof. Dr. dr. Tjokorda Gde Agung Senapathi, Sp.An., KAR., dan Prof. Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc., Ph.D.
 
“Jika tak ada aral melintang rencanya Universitas Udayana kembali akan memiliki 6 guru besar baru dengan tambahan guru besar ini yaitu 2 dari Fakultas MIPA, 2 Fakultas Kedokteran Hewan, 1 Fakultas Ilmu Budaya dan 1 Kedokteran,” ungkap Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU., saat Media Gathering Unud, Selasa (24/5) di Nusantara Cuisine Rektorat, seraya berujar, dengan adanya tambahan ini, tentu total guru besar di Unud akan semakin banyak.
 
Dari data yang dimiliki kata Rektor, menunjukan bahwa capaian guru besar rata-rata usianya relatif muda karena dari 6 guru besar ini jumlah tahunnya atau usia lebih muda. "Artinya capaian akademik untuk guru besar, capaiannya bisa dicapai dalam usia lebih muda. Ini tentu bagus apalagi guru besar bisa dicapai dalam usia 20-30 tahun. Kita terus mendorong guru besar dicapai dalam usia relatif lebih muda itu tantangan kita di manajemen," kata Rektor Antara.
 
Bicara tentang rasio dosen Unud yang bergelar guru besar, sebelum yang 6 ini, adalah sebesar 12 persen. Itu artinya bagus sekali, karena target dari kementerian itu minimal 10 persen. "Artinya untuk Unud, 10 persen telah melampaui. Unud dalam hal ini sudah aman. Tapi jangan teledor karena purna tugas akan banyak, tentu rasio bisa kurang dari 10 persen, itu menjadi tantangan," jelasnya.
 
Dijelaskan, Unud memiliki kurang lebih 365 orang berjabatan Lektor Kepala, yang merupakan bahan baku menjadi guru besar. Harapannya yang 365 orang ini bisa berproses dan segera dikukuhkan menjadi guru besar. 
 
Selain tambahan guru besar, hal menggembirakan bulan ini, akreditasi institusi Unud, sudah meningkat dari A menjadi unggul. Ini kata dia menjadi modal besar untuk menuju lebih jauh lagi. 
 
"Kita juga merencanakan infrastruktur 8 dekan tahun ini selesai. Sehingga semua berkantor di Unud. begitu juga lecture building, RS Udayana, RS Gigi dan mulut dan perbaikan lain," ucapnya sembari menyebutkan yang perlu ditingkatkan ke depan yakni persentase mahasiswa lulus tepat waktu. 
 
Sementara itu Ketua forum guru besar Unud, Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD., menyampaikan, forum guru besar ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran, tidak hanya untuk Unud tapi juga untuk daerah baik itu kabupaten maupun Provinsi, dan juga di tingkat nasional maupun internasional. 
 
Ini menurutnya tentu tidak mudah. Namun, dengan tambahan 6 guru besar, diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk institusi Unud.
 
"Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebagai ketua forum, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor karena telah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan sumbangan sesuai apa yang diharapkan oleh rektor," pungkasnya.
wartawan
ARW
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.