balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem bersama Wakil Bupati kembali turun langsung ke sejumlah desa di beberapa kecamatan di Karangasem, guna mengetahui dari dekat kondisi masyarakatnya yang dalam data statistik masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
Bupati Karangasem, I Gede Dana kepada awak media, Senin (30/10) menyampaikan, kegiatan turun langsung ke masyarakat ini sangat penting untuk menentukan langkah kongkrit dan hal-hal yang dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan, apalagi yang oleh data pusat dinyatakan masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
“Sangat penting untuk turun langsung ke tengah masyarakat! Jadi kami tidak hanya menerima data saja, tapi harus mengetahui dari dekat kondisi masyarakat kami. Apa yang menyebabkan warga kami dalam data itu menjadi miskin, apakah karena kondisi geografis, atau karena infrastruktur ataukah pendidikan dan atau mungkin karena kondisi kesehatan. Ini yang harus kami tau,” tegas Gede Dana.
Penelusuran ini dilakukan sekaligus untuk mendata kondisi sosial ekonomi, tofografi dan potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk memajukan wilayah bersangkutan. “Tentunya dengan perencanaan dan program yang tepat!” lugas Bupati. Dalam visi misi dan program kerja Dana-Dipa yang tertuang dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabuaten Karangasem, Pemkab Karangasem telah merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Namun demikian data akurat termasuk kondisi sosial ekonomi tofografi dan kondisi geografis di satau wilayah desa maupun dusun sangat penting dan dibutuhkan. “Jika sudah mengetahui langsung kondisi warga kami termasuk kondisi di wilayah tempat tinggalnya, akan memudahkan langkah pengentasan kemiskinan wargha di wilayah tersebut,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa yang pada Senin pagi turun bersama dinas Sosial, Bapelitbangda, serta petugas PKH, menemukan dari lima warga yang dikunjungi, rata-rata mereka berpenghasilan lebih dari Rp 300 ribu, serta sudah menerim bantuan pemerintah. Sehingga yang bersangkutan tidak dikatagorikan sebagai warga dengan kemiskinan ekstrem. "Inilah kenapa harus dilakukan validasi kembali,benar tidak mereka tidak berpenghasilan dibawah Rp 300 ribu perbulan," ujar wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa.
Data diawal yang diberikan oleh pemerintah pusat, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten sejumlah 6.339. Setelah itu,pihaknya bersama jajaran terkait lainya melakukan validasi dengan melibatkan sejumlah tim diantaranya, Petugas PKH (Pendamping Keluarga Harapan),Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Bapelitbanda, sehingga terjadi pengurangan tingkat kemiskinan ektrem dengan mempergunakan indicator yang telah ditentukan pemerintah pusat. “Hasil Validasi itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Karangasem sangat jauh menurun, dari data awal 6.339 KK setelah di validasi menjadi 73 KK,” ujarnya lagi.
