Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Launching Penyerahan BLT PPKM Darurat Kabupaten Badung, Bupati Giri Prasta Pastikan Seluruh Masyarakat Dapat Bantuan

Bali Tribune / LAUNCHING - Bupati Giri Prasta saat melaunching penyerahan simbolis BLT Kabupaten Badung tahap 1 di Wantilan Pura Dalem Mengwi, Wantilan Desa Sedang dan Wantilan Desa Carangsari, Senin (19/7).
balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah ditengah masyarakat pada masa PKKM Darurat, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa dan Sekda Wayan Adi Arnawa, melaunching penyerahan simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Badung tahap 1 untuk Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang bertempat di Wantilan Pura Dalem Mengwi, Wantilan Desa Sedang dan Wantilan Desa Carangsari, Senin (19/7). Turut hadir Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti, Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kepala BPD Mangupura, Camat Mengwi, Perbekel Mengwi dan Bendesa Adat Mengwi.
 
Ada 98.830 KK Badung yang disampaikan oleh Bupati Giri Prasta masuk dalam kategori penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung diluar Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. “Warga Badung yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui PKH dengan interval nominal 200-400 ribu jumlahnya 4.800 KK. Kedua sebanyak 6.878 KK, juga sudah dapat program BPNT yang bisa dibelanjakan di e-warung sesuai ketentuan Kemensos. Dan ketiga BLTDD juga sudah ada di Badung yang jumlahnya 4.509 KK berarti ini semua ini tidak akan dapat lagi dari Kabupaten Badung,” jelasnya.
 
Selain tiga program bantuan diatas, Bupati Giri Prasta juga menyampaikan bahwa Kemensos akan menyalurkan BST kepada 14.132 KK Badung dengan nominal 300 ribu per KK pencariannya lewat PT Pos, yang pelaksanaannya dimulai dari Desa Angantaka Abiansemal, Selasa (20/7). "Sehingga warga Badung yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, semuanya berjumlah 30.319 KK. Sekarang kami memberikan BLT kepada 98.830 KK, jumlah total KK di Badung itu 129.149 KK sehingga semua mendapatkan bantuan. Memang susah berbicara data tapi akan lebih susah lagi berbicara tanpa data, contoh kami memiliki 46 desa 16 kelurahan, misal Desa Mengwi berapa jumlah KK yang sudah dibantu pemerintah pusat, diluar itu baru kita beri bantuan murni dari APBD Badung,” jelasnya.
 
Dikatakan apabila ada warga yang tercecer dalam proses pendataan, Bupati Giri Prasta mempersilahkan warga untuk melapor melalui posko pengaduan 24 jam Dinas Sosial di nomor 081 238000 544 dan 085 106924 888. "Jangan lupa, ada juga masyarakat yang menerima BLT dikembalikan dan diberikan kepada yang lebih membutuhkan, saya kira itu luar biasa,” pungkasnya.
 
Bupati Giri Prasta mengungkapkan saat ini kondisi pandemi Covid-19 sudah 1 tahun lebih mengakibatkan kondisi keuangan semakin terpuruk, pihaknya terus berusaha keras untuk mencari celah keuangan untuk masyarakat Badung. ”Dulu sebelum pandemi banyak bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk masyarakat dan itu merupakan komitmen pemerintah dalam membantu meringankan pengeluaran masyarakat. Saat ini ditengah Pandemi Covid-19 walaupun ada uang sedikit semoga ini bermanfaat untuk masyarakat dan yang terpenting, yang paling utama adalah ini keluar dari keinginan dan pemikiran yang suci,” ujarnya. 
 
Sementara itu salah satu warga Mengwi penerima BLT PPKM Darurat Kabupaten Badung, Made Sedana mengucapkan terimakasih kepada Bupati Badung atas perhatiannya kepada masyarakat di masa PPKM darurat. Pihaknya turut mengajak semua warga untuk taat dan patuh pada peraturan pemerintah guna mempercepat pemutusan mata rantai pandemi Covid-19 ditengah masyarakat.
wartawan
ANA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.