Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lelet Sikapi Warung Remang-remang, Dalih Kadis Pol PP Dinilai Asbun

warung remang-remang
Bali Tribune / WARUNG - suasana malam di kawasan Jalan Sinta, Jalan Puri Peling hingga Astina Selatan, Bitera, Gianyar dengan deretan warung remang-remang

balitribune.co.id | Gianyar - Statement Kadis Pol PP Gianyar, I Made Watha terkait keberadaan warung remang-remang membuat anggota DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra Gregetan. Bahkan Watha dinilai asal bunyi alias asbun dengan nihil tindakan di lapangan. Bahkan cenderung melindungi pengelola warung remang-remang.

Kepada awak media, Rabu (19/3), Ngakan Ketut Putra yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gianyar mengaku heran  bahwa warung remang-remang mengusik warga itu disebut sebagai  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Malah diyakini, Watha tidak pernah turun ke lapangan, dan tak pernah mendengarkan keluhan masyarakat. "Dari statementnya, justru kentara jika  pejabat ini tak tahu kondisi di lapangan," tuding Ngakan Putra.

Ditegaskan, warung remang-remang yang menjadi sorotannya adalah yang berada di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Gianyar ke timur dan Jalan Sinta ke utara. Kedua lokasi ini berada di kawasan Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar. "Ini tak semata-mata  perizinan saja. Namun  masalah keamanan dan ketertiban. Nyatanya anak-anak remaja sekolahan sering terlihat nongkrong di sana. Ada juga keluhan dari warga Blahbatuh ketika bawa dagangan ke pasar Gianyar. Dulu biasa sendiri melintas, sekarang tidak berani. Karena sering ada orang mabuk di sana," ungkapnya.

Terkait kafe atau warung remang-remang yang disebut UMKM, Ngakan Putra mengatakan dirinya tak memahami yang dimaksud Watha. Namun yang dirinya lihat, selama ini kawasan tersebut memicu tindak kriminal. "Sejak setahun lalu sudah ada tiga kejadian akibat minum-minuman keras di sana. Perkelahian antar pemuda sampai ada yang meregang nyawa, yang mana itu terjadi setelah mereka minum di salah satu kafe di kawasan tersebut. Tak hanya itu, dari jam 8 malam, trotoar sudah penuh oleh cewek-cewek penghibur. Dan pemiliknya bukan warga lokal, tapi warga luar Gianyar. Tapi bukan saya anti warga pendatang," tandasnya.

Mengenai perizinan, tegas Putra , seharusnya dilihat dulu jenis perizinannya. Paparnya,  katagori kafe atau warung dipastikan tidak bisa menjual minuman beralkhohol. Kalaupun berizin restauran, jika menyediakan miras tentunya dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). "Ingat, Pelanggaran jual minuman beralkohol. Menjual minuman beralkohol tanpa izin dapat dikenakan pidana kurungan dan/atau pidana denda," tegasnya.

Selain itu, Ngakan Putra juga mengatakan dirinya kerap mendapat keluhan warga terkait dentuman musik. Banyak masyarakat yang terganggu, sehingga berharap kafe-kafe ini ditindak tegas. "Dentuman musik mengganggu warga masyarakat di sana. Itu keluhan warga. Makanya saya heran sama Satpol PP ini, kapan dia melakukan pembinaan. Kalau ada pembinaan, kok sampai meraja lela seperti ini. Disebut resiko rendah, buktinya sudah 3 kali ada kasus kekerasan sampai pembunuhan sejak setahun lalu," kritik Ngakan Putra.

Sebelumnya, Kepala Dinas Satpol PP Gianyar, I Made Watha mengatakan pihaknya tidak serta merta melakukan penutupan. Meski ada surat peringatan (SP), dari 1, 2 dan 3. Namun selama ini, kata Watha, kafe yang di Kabupaten Gianyar ada yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang menghidupi banyak keluarga, dan telah mengantongi izin.

Menurut Wartha pengusaha kafe tersebut selama beroperasi, selalu berkoordinasi dengan desa dinas dan adat setempat. Satpol PP disebutkan juga  tidak serta merta bisa menutup, harus diawali pembinaan serta tahapannya.

wartawan
ATA
Category

UMP Bali 2027 Tembus Rp4,55 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari

balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026 di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

UMP Bali 2027 Rp4,55 Juta, Serikat Pekerja Apresiasi Langkah Gubernur Koster

balitribune.co.id | Denpasar - Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan apresiasi Jumat (20/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Limpahkan 4 Tersangka Manipulasi Waran Rp6,97 Miliar ke Kejaksaan

balitribune.co.id | Jakarta - Penanganan kasus dugaan manipulasi perdagangan waran di Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melimpahkan empat tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Hadiri Karya Agung dan HUT ke-66 STT Wana Udaya Parwata di Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri upacara Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Pedudusan Alit, Caru Rsi Gana, Wraspati Kalpa Agung dan Nawa Gempang di Balai Banjar Adat Pengabetan, Desa Adat Kuta, Jumat (20/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Buka Pena Fest II Tahun 2026 Dorong Ekonomi Kreatif dan Wisata Otentik Desa Penarungan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa membuka secara resmi Penarungan Festival (Pena Fest) II Tahun 2026 bertema “Sejuta Rasa Sejuta Cerita” di Lapangan Pratu Pekak Rawig, Desa Penarungan, Mengwi, Jumat (20/11/2026). Pembukaan ditandai dengan Bupati menarikan Tapel Barong Cat serta menyerahkan bantuan dana motivasi sebesar Rp 20 juta.

Baca Selengkapnya icon click

Kapolri Mutasi 704 Anggota, Kapolres Badung dan Sejumlah PJU Polda Bali Diganti

balitribune.co.id | Denpasar - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Sebanyak 704 personel dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.