Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lemah di Lembaga Pengelola, Desa Wisata Lamban

Bali Tribune / DESA WISATA - Kelembagaan dan tata kelola yang kurang maksimal, Desa Wisata minim akses permodalan dan dukungan UMKM.

balitribune.co.id | GianyarMeski segala potensi sudah digali, perkembangan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Gianyar belum dirasakan. Kondisi ini disebabkan oleh kelemahan di tata kelola dan kelembagaan. Lantaran perkembangannya lamban, akses pendanaannya pun sempit.

Kondisi ini juga diakui oleh Ketua Forum Desa Wisata Bali Made Mendra Astawa, Rabu (28/12). Disebutkan, di Bali terdapat 179 desa wisata, 32 di antaranya ada di Kabupaten Gianyar. Dari kelemahan yang ada di desa wisata ini berakibat pada desa wisata jalan di tempat. Ujung-ujungnya Karena tidak bisa mengakses permodalan, yang dipicu dari tata kelola dan kelembagaan yang lemah. Dikatakannya, dari 179 desa wisata, yang berkembang itu-itu saja dan selebihnya jalan di tempat, hanya tinggal papan nama. Atas persoalan ini, desa wisata akan diklasifikasi, menjadi desa wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri.

"Hal ini untuk memudahkan pola pembinaan, kalau sudah maju dan mandiri artinya tetap mempertahankan," ujarnya.

Dijelaskan lagi, desa wisata di Bali memiliki keunggulan lebih daripada desa wisata luar Bali. Nilai plus desa wisata di Bali, memiliki adat dan budaya yang berlangsung secara konsisten dalam setahun. Selain menggali potensi yang ada di desa wisata, produk UMKM juga mesti digenjot, agar mengimbangi potensi desa wisata. "Promosi wisata juga mesti digalakkan, menjual event tahunan," tambahnya.

Kadispar Gianyar AA Gede Putrawan, Kamis (30/12), menjelaskan Gianyar memiliki 32 desa wisata. Dikatakan, desa wisata yang ada di Gianyar bukan atas permintaan desa, namun dari kajian yang dilakukan Dinas Pariwisata dan menggandeng akadenisi.

"Dalam kajian dan penelusuran lapangan, kalau tidak memenuhi syarat, tidak bisa menjadi desa wisata, katagori desa wisata itu ketat," tegasnya. 

wartawan
ATA

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.