Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Libur Panjang Lebaran, Warga Serbu Dinas Dukcapil

kependudukan
PADAT - Hingga Senin sore warga masih memadati kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana untuk mengurus legalisir dokumen kependudukan.

BALI TRIBUNE - Penerapan syarat foto copy dokumen kependudukan yang dilegalisir sebagai syarat pendaftaran peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK membuat aktiftas pelayanan di sejumlah instansi tetap dibuka kendati libur panjang Lebaran sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu.

Seperti aktiftas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana, Senin (11/6). Sejak pagi kantor yang terletak di Jalan Mayor Sugianyar Complek Civic Center Pecangakan Jembrana sejak pagi sudah diserbu warga dan para siswa. Bahkan saking banyaknya siswa yang akan melagisir ijasahanya serta warga yang melakukan perekaman, membuat areal kantor menjadi sesak.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana I Made Cindrayasa ditemui di sela-sela aktiftasnya menandatangani tumpukan berkas yang diurus para siswa dan warga ini mengakui kendati libur panjang tetapi pelayanan dikantornya tetap dibuka. Sejak Senin pagi warga sudah memadati kantornya untuk mengesahkan dokumentasi dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP dan KK untuk kepeluan kelengkapan administrasi mendaftar sekolah SMP dan SMA/SMK yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Selain itu banyak juga menurutny warga yang merekam e-KTP.  “Legalisirnya sudah ramai sejak Senin (4/7) lalu. Sehari ada ratusan dokumen yang masuk. Walau libur kami tetap buka pelayanan. Pegawai selama libur sudah dibagi untuk piket,” jelasnya.

Namun saking membludaknya warga yang mengurus legalisir foto copy dokumen kependudukan menjelang berakhirnya hari pendaftaran peserta didik baru di SMP dan SMA/SMK, ia mengaku pihaknya terpaksa memanggil pegawai lainnya yang sedang libur diluar jadwal piket yang ditentukan. “Dari jam 08.30 Wita sudah warga yang datang sudah membludak, setiap harinya seharusnya ada 5 orang piket selama cuti bersama dan tanggal merah lebaran termasuk sekdis dan kabid sebagai pejabat pengesahan dokumentasi kependudukan, tapi karena terlalu banyak terpaksa mendadak kami telpon pegawai yang tidak piket untuk membantu melayani warga. Makanya banyak yang pakai baju bebas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Dukapil Kabupaten Jembrana I Ketut Wiaspada yang juga ikut menandatangi dokumen kependudukan mengaku sebelumnya memang sudah ada Surat Sekda Jembrana nomor 800/865/BKPSDM/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Petugas Piket Jaga Kantor Selama Cuti Bersama sehingga pihaknya sudah mebagi pejabat dan staf untuk piket selama liburan ini, namun karena tidak ada kordinasi dari Pihak Dinas Pendidikan terkait legalisir dokumentasi kependudukan untuk syarat mendaftar sekolah ini sehingga pihaknya mendadak harus memanggil staf diluar jadwal untuk membantu. “Kami tidak pernah dikasi tahu ada legalisir ini, tahu-tahu membludak seperti ini, kami tadi langsung panggil staf yang lain untuk membantu, agenda resgitrasi surat kami juga harus bagi menjadi empat agar bisa cepat. Kami juga minta bantuan Sat Pol PP untuk mengamankan didepan” tandasnya.

Sekda Kabupaten Jembrana I Made Sudiada juga mengatakan instansi yang melaksanakan pelayanan public tetap buka selama liburan panjang Lebaran ini. Pihaknya menyatakan sebelumnya telah mengelurakan surat edaran kesetiap OPD terkait antispasi kebutuhan administrasi warga yang mendesak selama libur panjang ini. “Pelayanan tetap buka untuk melayani masyarakat uang memerlukan surat-surat yang mendesak apalagi tahun ajaran baru. Selain RSU, Puskesmas, Sat Pol PP dan Perhubungan yang tetap masuk, instansi pelayanan umum lainnya seperti kependudukan kami juga sudah minta untuk mengatur jadwal piket selama liburan dimasing-masing isntansi sehingga pelayanan publik tetap optimal. Kami juga sudah pantau kemasing-masing instansi dengan Pak Bupati dan memang ramai,” tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.