Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lima LPD Macet Akan Dibangunkan dari Tidurnya

Bali Tribune/ Gusti Agung Alit Miasa
balitribune.co.id | Bangli - Sebanyak dua belas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bangli, masuk kategori macet atau tidak beroprasi. Untuk menyelamatkan lembaga keuangan desa tersebut pemerintah lewat Lemabga Pengawas LPD (LPLPD) di tahun 2020 akan membangkitkan lima LPD yang tidak beroprasi.
 
Kabag Ekonomi Setda Bangli, Gusti Alit Miasa saat dikonfirmasi terkait kondisi LPD di Bangli mengatakan untuk jumlah LPD di Bangli sebanyak 159 LPD. Dari jumlah tersebut sebanyak 96 LPD kondisinya sehat, 29 LPD kondisinya cukup sehat, 19 LPD kondisinya kurang sehat dan 3 LPD kondisinya tidak sehat serta 12 LPD tidak beroperasi. “Sebanyak 15 LPD perlu mendapat perhatian karena kondisinya tidak sehat dan tidak lagi beroperasi,” ujar Alit Miasa, Kamis (16/1).
 
Untuk LPD yang masuk kategori macet yakni untuk Kecamatan Bangli yakni LPD Adat Cempaga, Keluruhan Cempaga, Bangli, sedangkan untuk Kecamatan Kintamani  yakni LPD Adat Abang Batu Dingding , LPD Abang Songan, LPD Bukit Sari, LPD Serai, LPD Selulung, LPD Siakin, LPD Songan, dan LPD Trunyan. Sementara untuk kecamatn Tembuku yakni LPD Undisan Kelod dan untuk Kecamatan Susut adalah LPD Demulih dan Tanggahan Peken, Desa Sulahan.
 
Kata Alit Miasa banyak faktor penyebab sebuah LPD samapi macet atau tidak beroperasi diantaranya karena kredit bermasalah. “Problem kredit macet juga salah satu penyebab sebuah LPD kolaps,” kata mantan Sekrretaris Dinas Perhubungan Bangli. Selain itu juga lemahnya atau kurang sehatnya mental pengurus LPD dan lemahnya sumber daya manusianya. “Disamping itu faktor kurangnya sarana dan prasarana dan lemahnya sektor permodalan juga menjadi salah satu faktor penyebab matinya LPD,” jelas Alit Miasa.
 
Sementara untuk menyelamatan lembaga keuangan desa terus dilakukan lewat pemberian pembinaan-pembinaan dan di tahun 2020 sebanyak 5 LPD, yakni 4 LPD yang masuk kategori macet (LPD Cempaga, Abang Songan, Abang Batu Dingding, Bonyoh), dan LPD Cempungung yang masuk kategori kurang sehat akan dibangkitkan lagi. “Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dari LPD,” sebutnya. Untuk menunjang kegiatan operasional dari 15 LPD yang masuk kategori tidak sehat dan macet pemerintah memberikan bantuan 1 perangkat computer. “Penyerahan bantuan akan dilaksanakan hari ini (Jumat) di Sekretariat PHDI Bangli,” kata Gusti Alit Miasa.
 
Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan ada 5 LPD yang tidur akan didorong sehingga bisa beroperasi kembali. Jika dibutuhkan pemerintah daerah siap untuk membantu. “LPD harus digerakkan, didorong jika nanti dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, kita pasti dukung lewat Bagian Ekonomi,” sebutnya. Pihaknya memiliki target agar 15 LPD yang tidur ini bisa aktif kembali agar tidak ada lagi LPD yang mati suri. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.