Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Maknai HUT ke-79 RI, Pj Bupati Lihadnyana Ajak ASN Lebih Peduli Sesama

Bali Tribune / HUT RI - Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kabupaten Buleleng di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Sabtu (17/8).

balitribune.co.id | SingarajaGuna memaknai peringatan HUT ke 79 RI, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama.

“Di usia ke 79 tahun, masih ada saudara kita yang masih belum beruntung. Oleh karena itu, kita harus hadir dan peduli terhadap situasi tersebut,” ujarnya saat ditemui usai bertindak sebagai inspektur pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kabupaten Buleleng di Lapangan Ngurah Rai Singaraja, Sabtu (17/8).

Lihadnyana menjelaskan masih banyak saudara yang masih kurang beruntung. Para ASN diajak untuk melihat kondisi saudara-saudara yang kurang beruntung ini. Dengan mengunjungi dan melihat kondisi tersebut, para ASN ataupun pemerintah bisa mengetahui penyebab dari ketidakberuntungan itu. Termasuk mengambil kebijakan yang tepat agar masyarakat lebih sejahtera. Jika masyarakat yang kurang beruntung tersebut masuk dalam usia kerja, bisa menjadi catatan bagi ASN maupun pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan atau bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

“Untuk disabilitas, kita harus hadir untuk meringankan beban mereka. Termasuk juga memberdayakan para penyandang disabilitas,” jelasnya.

Menurut Pj Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini, kepedulian-kepedulian itu sebenarnya yang menjadi esensi dari setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Mengetahui kondisi masyarakat di belakang euforia setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Masyarakat kurang beruntung itu apakah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu sendiri.

“Kita harus hadir sebagai pemerintah. Peduli dan membantu sesama agar masyarakat yang kurang beruntung bisa merasakan arti dan makna Hari Kemerdekaan,” kata Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengungkapkan pemerintah harus menjalankan penanganan kemiskinan dengan serius. Ini didasari oleh tujuan dari adanya pemerintah yaitu mengadministrasi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah orang miskin. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat agar angka kemiskinan bisa menurun.

“Kembali lagi esensinya disana. Pemerintah harus benar-benar hadir beserta dengan para ASN didalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada para ASN untuk lebih peka dan peduli,” ungkap dia.

wartawan
CHA
Category

Tebing di Pinggir Jembatan Peken Belayu - Kukuh Longsor Lagi

balitribune.co.id I Tabanan - Tebing di pinggir jembatan Peken Belayu-Kukuh di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, longsor lagi pada Rabu (22/4/2026) sore. Tak hanya itu, material tebing yang longsor itu membuat gelombang air pada aliran Sungai Yeh Ge menerjang areal wantilan pura yang ada di seberangnya.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Gabungan Gelar Penertiban Identitas, Sasar 141 Duktang di Bajera

balitribune.co.id - Tabanan - Tim gabungan di Kecamatan Selemadeg melakukan penertiban identitas terhadap 141 penduduk pendatang (duktang) yang tinggal di lingkungan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Penertiban yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam itu menyasar belasan rumah kos, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Korsleting Listrik, Laundry Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Sebuah tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, dilalap si jago merah pada Selasa (22/4/2026) sekira pukul 08.30 Wita. Kuat dugaan kebakaran  dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel yang kemudian menyambar pakaian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.