Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masih 3 Pantai di Badung Tidak Terpasang Serine Tsunami

Contoh tower sirena Tsunami.

BALI TRIBUNE - Pesisir pantai di Kabupaten Badung ternyata masih ‘bolong-bolong’ dari alat serine tsunami. Padahal, alat yang dinamai tsunami early warning system (TEWS) tsunami ini cukup vital sebagai pemberi tanda apabila bencana tsunami menerjang pesisir Badung. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung, baru ada lima unit AWS dipasang di seluruh Badung. Itupun hanya di wilayah Selatan Badung.  Seperti di Pantai Tanjung Benoa, ITDC, Pantai Kedongan, Pantai Kuta dan Pantai Double Six Seminyak. Sementara di bagian barat Badung rata-rata masih kosong. Seperti Pantai Petitenget, Pantai Batubolong dan Seseh. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Badung, I Wayan Netra yang dikonfirmasi, Kamis (11/10), membenarkan pantai di Badung belum semuanya dilengkapi AWS tsunami. Ia mengakui idealnya perlu 8 unit TEWS. Akan tetapi, yang terisi saat ini baru 5 TEWS. Artinya, masih kurang lagi tiga TEWS. Adapun pantai yang belum tersentuh alat serine tsunami ini adalah pantai bagian barat Badung, mulai dari Petitenget ke barat, seperti Pantai Camagi, Pantai Batu Bolong dan Seseh. “Iya, idealnya kalau ingin menjangkau seluruh (pantai) Badung, kita perlu delapan unit (TEWS tsunami). Tapi, baru ada lima, jadi tiga masih kurang, yakni untuk Pantai Petitenget, Pantai Batu Bolong dan Pantai Seseh,” ujarnya. Alat-alat ini, kata dia, dipasang dan dikendalikan oleh BPBD Provinsi Bali. Pihaknya di Badung hanya melakukan evaluasi dan monitoring tiap bulan. Sejauh ini pihaknya memastikan lima alat ini berfungsi dengan baik. “Tiap bulan sudah diuji coba. Rata-rata semua aktif dan berfungsi kok,” kata Wayan Netra sembari menyebut tiap alat mampu menraungkan suara mencapai 8 sampai 10 km. Untuk kekurangan tiga alat ini, Wayan Netra mengaku sudah pernah mengusulkan penambahan ke pihak Pemprov Bali. Akan tetapi, sejauh ini belum ada penambahan. Harga alat TEWS ini sendiri diakui cukup mahal.  Jadi pemerintah selama ini hanya mengandalkan bantuan pusat. “Kami sudah sempat usulkan (tambahan TEWS, red). Kalau untuk harga memang lumayan mahal. Satu alat saja (AWS, red) dulu harganya sekitar satu setengah miliar. Kalau sekarang mungkin sudah dua miliaran lebih. Dan kalau kita beli harus koordinasi dengan BMKG dan BPBD Provinsi,” terangnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat pesisir sendiri sebagian besar sudah paham akan fungsi dan apa yang harus dilakukan apabila alat serine yang dipasang diatas tower tersebut bersuara.  “Secara umum masyarakat sudah tahu. Kita juga sudah bentuk Desa Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Resiko Bencana. Ini yang gencar ikut memberikan sosialisasi ke masyarakat,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga sudah memasang rambu-rambu dan peta evakuasi apabila terjadi bencana. Bila terjadi gempa, maka masyarakat diimbau mencari tempat lapang. Kemudian apabila gempa disusul ada ancaman tsumani maka masyarakat diimbau segera melakukan langkah evakuasi dengan mencari tempat-tempat tinggi.  Untuk wilayah Badung selatan, pihaknya bahkan sudah membuat MoU dengan sejumlah hotel. Bila terjadi bencana tsunami, maka hotel tersebut wajib memberikan tempat berlindung. “Kalau di Badung selatan wilayah yang agak tinggi kan bukit Ungasan dan Pecatu. Jadi bila ada tsunami kita imbau kesitu. Bisa juga naik ke hotel-hotel yang masih kokoh,” jelasnya. Disinggung mengenai teknis pengoperasian alat ini, Wayan Netra menyebut alat ini tidak dijada secara khusus. Pihaknya bersama BPBD Bali sifatnya hanya memonitoring dan memastikan alat berfungsi dengan melakukan uji coba tiap bulan. Bila terjadi bencana berpotensi tsunami, maka alat tsunami BMKG akan memberikan peringatan yang diteruskan ke Ruspudalops BPBD Bali. Kemudian, petugas Ruspudalops BPBD Bali akan menekan tombol melalui laptop untuk membunyikan seluruh serine yang ada.  “Kalau gempa 7 SR keatas, sesuai SOP tombol serine pasti dipencet. Semua serine bunyi.  Artinya masyarakat segera melakukan evakuasi,” tukasnya. 

wartawan
I Made Darna
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.