balitribune.co.id | Singaraja - Rencana ratusan massa dari Desa Adat Kubutambahan yang akan menggrudug Mapolres Buleleng batal dilakukan. Ini setelah Klian Bendesa Desa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadaea urung diperiksa penyidik Satreskrim Polres Buleleng. Ketidak hadiran Warkadea setelah kuasa hukumnya I Wayan Sudarma SH berkoordinasi dengan penyidik dan memastikan ketidak hadiran kliennya.
Sebelumnya Jro Ketut Warkadea ditetapkan sebagai tersangka didasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/196/VII/RES.19/2022/Reskrim Polres Buleleng tertanggal 27 Juli 2022. Ia dianggap memalsukan hak kepemilikan bedasar Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah tertanggal 21 Mei 2018 yang digunakan sebagai salah satu syarat terbitnya SHM Nomor: 04636/Desa Kubutambahan, yang tercatat atas nama pemegang hak Desa Adat Kubutambahan. Padahal sejak tahun 1971 hingga saat ini berdiri bangunan yang peruntukannya sebagai Balai Banjar Adat Kaja Kangin Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
Pelapornya I Ketut Paang Suci Wira Brata Yuda anggota polisi bertugas di Polda Bali mengaku sebagai pemilik lahan yang didasarkan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik Gede Putra berdasarkan Catatan Persil 38b, klas II luas 2.070 ha atas nama Gede Putra nomor: 138 yang terdapat di Kantor Inspeksi Ipeda Denpasar Kantor Dinas Luar tk.I Ipeda Singaraja.
“Saya sudah menghadap penyidik karena selaku kuasa hukum baru menerima kuasa tentu akan dipelajari dan meminta penjelasan kepada penyidik seperti apa kasusnya sehingga ditetapkan sebagai tersangka,” kata Sudarma, Rabu (3/8).
Tidak hanya itu, pihaknya juga sebelumnya telah bersurat kepada Kapolres Buleleng ditembuskan ke Kapolda Bali, Kompolnas hingga ke Kapolri agar kasus tersebut dihentikan sementara mengingat pihaknya tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja, dan telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: PN SGR-0720221MJ.
“Surat kami juga belum dijawab oleh Kapolres sehingga kami minta agar pemeriksaan terhadap kilen kami agar dijadwal ulang,” tandasnya.
Sementara itu, terkait pemanggilan Warkadea, Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya membenarkan ketidak hadiran Bendesa Desa Adat Kubutambahan Jro Pasek Warkadea. AKP Sumarjaya mengaku belum mengetahui alasan ketidak hadiran yang bersangkutan.
“Ya memang yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik hari ini (Rabu, 3/8) kita belum tahu apa alasannya. Yang jelas akan dilakukan pemanggilan ulang,” ujarnya.
Namun demikian, AKP Sumarjaya tak membantah jika kasus yang menjerat Warkadea masih bersinggungan dengan kasus perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Sembari menunggu proses perdata tuntas untuk sementara kasus pidanya dimungkinkan untuk dihentikan sementara.
“Ya, memang sesuai surat dari kuasa hukum tersangka dilaporkan tengah melakukan gugatan perdata. Bisa jadi kasus pidananya dihentikan sementara sambal menunggu proses perdata selesai,” ucapnya.
Sebelumnya Jro Ketut Warkadea ditetapkan sebagai tersangka didasarkan Surat Ketetapan Nomor: SK/196/VII/RES.19/2022/Reskrim Polres Buleleng tertanggal 27 Juli 2022. Ia dianggap memalsukan hak kepemilikan berdasar Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah tertanggal 21 Mei 2018 yang digunakan sebagai salah satu syarat terbitnya SHM Nomor: 04636/Desa Kubutambahan, yang tercatat atas nama pemegang hak Desa Adat Kubutambahan. Padahal sejak tahun 1971 hingga saat ini berdiri bangunan yang peruntukannya sebagai Balai Banjar Adat Kaja Kangin Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
Pelapornya I Ketut Paang Suci Wira Brata Yuda anggota polisi bertugas di Polda Bali mengaku sebagai pemilik lahan yang didasarkan bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik Gede Putra berdasarkan Catatan Persil 38b, klas II luas 2.070 ha atas nama Gede Putra nomor: 138 yang terdapat di Kantor Inspeksi Ipeda Denpasar Kantor Dinas Luar tk.I Ipeda Singaraja.
wartawan
CHA
Category
