Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Masyarakat Serangan-BTID Tanda Tangani Kesepakatan

SEPAKAT - Penandatangan kesepakatan antara masyarakat Serangan dengan PT BTID di Kantor Camat Denpasar Selatan, Jum'at (3/8)

BALI TRIBUNE - Ditutupnya akses ke pantai oleh PT Bali Trurtle Island Development (BTID) rupanya jadi persoalan yang kembali memicu gerahnya masyarakat Serangan. Pasalnya aktivitas masyarakat yang sehari-harinya sebagai nelayan dan akses para wisatawan terganggu akibat ditutupnya akses jalan oleh BTID. "Kami selaku masyarakat Serangan tidak menginginkan adanya pengekangan akses jalan yang digunakan masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari," ujar salah seorang tokoh serangan I Wayan Loka yang hadir mewakili masyarakat Serangan sembari menyampaikan keberatannya pada PT BTID di Kantor Camat Denpasar Selatan, Jum'at (3/8). Kegiatan yang dihadiri Asisten II Sekretaris Pemerintahan Daerah Kota Denpasar, Lurah Serangan, serta difasilitator oleh Anggota DPR RI Komisi IV AA Bagus Adhi Mahendra awalnya berjalan alot karena PT BTID dianggap  mengekang akses masyarakat juga dianggap tidak mengakomodir kepentingan masyarakat setempat. "Kami minta perijinan PT BTID agar ditinjau ulang dan ini sudah kesepakatan paruman desa," kata Loka dengan lantang. Setelah menumpahkan uneg-unegnya yang didengar langsung PT BTID ada beberapa poin kesepatan yang bisa ditarik dari pertemuan itu antaranya, - Jalan menuju tempat ibadah tidak boleh ditutup. - Dibuatkan jalan "memintar" bagi warga - Dibuatkan jalan melingkar - Segera dibentuk  tim harmonisasi yang akan memfasilitator kedua belah pihak. Dijelaskan, penutupan pantai 2 dan 3 dengan adanya kesepakatan bersama antara PT BTID dengan masyarakat Serangan bisa terlaksana dan terealisasi tanpa adanya dusta diantara kita. Karena selama ini mungkin ada persepsi yang berbeda tapi intinya bagaimana mensejahterakan masyarakat. "Walaupun awalnya sebagaimana proses penuh dengan kendala seperti miss komunikasi, salah pemahaman ataupun keinginan-keinginan yang sebenarnya itu bukan tujuan utama dari kita bersama. Spirit positif masyarakat kiranya bisa meredam hal-hal negatif masyarakat dengan adanya kesepakatan ini," katanya seraya menambahkan,  tapi dengan syarat diantara kita bisa sejauh mana mengimplementasikan kesepakatan ini bukan hanya berwacana. Sementara itu, AA Bagus Adhi Mahendra  Putra juga menambahkan, sebenarnya ada niatan baik PT BTID membangun pulau Serangan, namun dalam membangun perlu ada kesamaan sikap dan pikiran sehingga pembangunan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau serangan. "Begitu juga bagaimana mewujudkan adat budaya disana, karena Serangan identik dengan pulau yang religius dan memiliki keunika tersendiri," ungkapnya. Penataan pulau Serangan yang terkonsep dan berkesinambungan  perlu diwujudkan sebagai suatu komoditi pariwisata unggulan Kota Denpasar kelak. "Tadi juga kita sudah lihat ada komitmen dari korporasi mewujudkan itu," sebutnya. Jadi menurut Gus Adhi begitu biasa disapa dalam hal ini yang perlu ditekankan adanya komunikasi yang merupakan awal kesuksesan apapun. "Dari pertemuan tadi komunikasi sudah nyambung. Apalagi dipertegas dengan ditandatanganinya kesepakatan kedua belah pihak," tuturnya yang juga mengatakan terbentuknya tim harmonisasi akan membahas secara teknis apa saja yang bisa dijadikan solusi sebagai acuan pembangunan Serangan ke depan.

wartawan
Arief Wibisono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.