Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mendagri Dorong Dukcapil dalam Genggaman

Bali Tribune / RAKORNAS - Usai memberikan sambutan saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 di Nusa Dua, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers didampingi Gubernur Bali, Wayan Koster dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh
balitribune.co.id | BadungMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian mendorong digitalisasi data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Ia meminta Dukcapil melakukan terobosan dalam genggaman yang bisa diakses hanya dengan menggunakan smartphone atau ponsel cerdas. Sehingga kedepan masyarakat Indonesia tidak perlu lagi membawa blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik karena datanya tersimpan di dalam ponsel atau digital. 
 
"Semuanya masuk ke smartphone, verifikasi cukup menggunakan smartphone, pembayaran menggunakan smartphone yang di smartphone itu berisi data-data di KTP-nya. Itulah yang berarti in your palm (di genggamanmu), bukan lagi in your wallet, sehingga blangko (KTP) tidak lagi di dalam dompet. Karena blangko hilang bingung. Ini yang akan sedang dikerjakan. Tapi kita cari waktu yang tepat untuk disosialisasikan ke masyarakat," ucapnya saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022 di Nusa Dua, Badung, Selasa (8/2).
 
Menteri Tito Karnavian mengharapkan, jajaran Dukcapil terus mengikuti perkembangan teknologi informasi, karena kedepannya teknologi akan semakin berkembang. "Kita jangan mau ketinggalan, kita ambil keuntungan atau nilai plus dari perkembangan revolusi teknologi informasi yang terus bergerak untuk beradaptasi, demi kepentingan kebaikan terutama untuk layanan publik," tegasnya.
 
Ia menyebutkan, saat ini 99,2% data kependudukan di Indonesia yang sudah masuk big data. Digitalisasi big data dilengkapi fitur-fitur, sehingga sulit digandakan atau dipalsukan, karena menggunakan sidik jari dan pengenal wajah. "Ini lompatan bagus mempermudah pelayanan publik untuk mengurus dokumen-dokumen Kedukcapilan lebih mudah, karena banyak yang menggunakan online dan dapat dijadikan basis data untuk pemerintah, swasta dalam rangka mempermudah pekerjaan terkait rencana pembangunan," paparnya. 
 
Selain untuk mengetahui berapa angka kelahiran maupun data stunting, menurut Menteri Tito Karnavian di masa pandemi Covid-19 data Dukcapil dapat digunakan untuk testing, tracing dan PeduliLindungi bahkan pendataan penerima bantuan sosial yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.  
 
Kendati masih ada beberapa persen yang belum masuk di big data, pihaknya tetap mendorong untuk mencapai 100%. "Meskipun saya tahu ini tidak mudah, negara sebesar ini, area luas bukan main ada 3 time zone. Kita lebih berat karena penduduk ada di pulau, gunung, lembah, ada yang internetnya masih lemot. Ini tantangan bagi kita, tapi jangan pesimis, terus maju untuk membuat perubahan-perubahan," katanya. 
 
Pada kesempatan Rakornas dengan tema SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian meminta evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. "Hal yang paling penting adalah perbaikan kultur kerja, integritas personel. Lakukan tindakan tegas jika ada pungli," cetusnya. 
 
Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan secara nasional perekaman KTP elektronik sudah 99,21%, akta kelahiran 96,57% dan kartu identitas anak 41,98% diatas target RPJM nasional. "Pelayanan lebih cepat dan aman dengan adanya layanan digital yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat," imbuhnya.
wartawan
YUE
Category

Ketua DPRD Badung Pimpinan Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

balitribune.co.id | Mangupura – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan.

Baca Selengkapnya icon click

Raker Komisi III DPRD Badung Hadirkan BPKAD dan Bapenda Bahas SILPA Rp1,1 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tinjau Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Menko Muhaimin Mengingatkan Pekerja Bijak Memanfaatkan Jaminan Hari Tua

balitribune.co.id | Gianyar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar memastikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

Baca Selengkapnya icon click

Anjing Diduga Rabies Gigit Tiga Warga, Salah Satunya Wisatawan Asal China

BANGLI, BALI TRIBUNE – Kasus gigitan anjing kembali menghantui warga di Kabupaten Bangli. Kali ini, seekor anjing yang diduga terinfeksi rabies menyerang tiga orang sekaligus pada Senin (13/7/2026) sore. Peristiwa ini cukup menghebohkan karena salah satu korbannya merupakan warga negara asing (WNA) asal China.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dukung Musda III IOF Bali, Panitia Galang Dana Lewat Penjualan Merchandise Eksklusif

balitribune.co.id | Denpasar - Seiring berakhirnya masa kepengurusan Indonesia Offroad Federation (IOF) Pengda Bali periode 2022-2026, organisasi yang mewadahi komunitas, kompetisi, rekreasi, dan kegiatan sosial bagi para pecinta mobil berpenggerak gardan ganda ini bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda).

Baca Selengkapnya icon click

Sekda Mangkir, DPRD Karangasem Tunda Pembahasan Mutasi dan Temuan BPK

balitribune.co.id | Amlapura - Rapat Kerja (Raker) antara DPRD Karangasem dengan pihak eksekutif yang sedianya membahas berbagai persoalan krusial di lingkungan pemerintahan, terpaksa ditunda. Hal ini terjadi akibat ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Senin (13/7/2026) di Gedung DPRD Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.