Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Mendagri Harap Aturan Lebaran Mampu Menggerakkan Pariwisata Bali

Bali Tribune / Muhammad Tito Karnavian

balitribue.co.id | BadungPemerintah pusat optimistis libur Lebaran ditengah situasi Covid-19 tidak akan membawa dampak negatif. Hal tersebut mengacu pada tingkat antibodi yang sudah tinggi pada masyarakat, khususnya terhadap Covid-19. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian di Badung beberapa waktu lalu mengatakan, untuk mengetahui berapa persentase antibodi yang dimiliki masyarakat, pemerintah telah melakukan tes serologi yang tidak banyak dilakukan negara lain.

Kata dia, dari hasil survei serologi oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan 99,2 persen masyarakat Indonesia memiliki antibodi Covid-19 yang cukup tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi terkendalinya kasus Covid-19 yang membuat pemerintah kemudian melakukan pelonggaran sejumlah kebijakan, termasuk aturan mengenai mudik maupun libur Lebaran tahun 2022 ini. 

Ia berharap, dengan diizinkannya mudik Lebaran tahun ini yang dapat menggerakan sektor ekonomi termasuk pariwisata di Bali. "Disamping itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dievaluasi setiap seminggu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia," katanya. 

Kendati kasus Covid-19 sudah mulai terkendali dan pembentukan antibodi melalui vaksinasi Covid-19 di Bali yang cukup tinggi ini, Menteri Tito tetap mengingatkan masyarakat disiplin melaksanakan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. "Antibodi yang tinggi hanya sebagai penetralisir virus, sedangkan untuk melakukan pencegahan harus dengan penerapan 3M," tegasnya.

wartawan
YUE

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.