balitribune.co.id | Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pemulihan Indonesia dalam rangka menangkal potensi risiko kontraksi ekonomi lebih dalam di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.
Langkah itu dilakukan setelah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen untuk tahun ini.
“IMF merevisi ke bawah. Buat kita prediksi ini selalu subject to uncertainty pasti asumsinya macam-macam vaksinasi, terjadi third wave dan yang lain-lain,” katanya dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Nusa Dua, Jumat (9/4).
Sri Mulyani mengatakan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh lembaga internasional seperti IMF itu dilakukan karena ada faktor yang sedang terjadi seperti mengenai vaksinasi dan gelombang ketiga COVID-19 sehingga pasti berubah-ubah.
Oleh sebab itu, ia menegaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjaga akselerasi berbagai kebijakan pemulihan agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam.
“Namun dari sisi policy yang bisa kita kontrol kita akan melakukan adjustment,” tegasnya.
Menurutnya, upaya pemerintah telah berhasil dalam menangkal potensi dampak pandemi lebih besar terhadap ekonomi Indonesia yaitu terbukti melalui realisasi pertumbuhan tahun lalu yang lebih baik dibanding negara lain.
Ia menyebutkan negara-negara lain pada tahun lalu mengalami kontraksi sangat dalam antara 8 sampai 9 persen bahkan double digit dengan defisit mencapai 10 persen hingga 15 persen seperti di Amerika Serikat.
Di sisi lain, tahun lalu Indonesia berhasil menahan kontraksinya agar tidak terlalu dalam yaitu minus 2,07 persen dibandingkan 2019 dan minus 2,19 persen pada kuartal IV-2020 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
“Kita bisa di minus 2 persen dengan fiskal defisit relatif lebih kecil yaitu 6 persen makanya tahun 2021 kita melakukan berbagai adjustment sesudah cukup berhasil menahan kontraksi tidak terlalu dalam,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah akan terus mengakselerasi kebijakan untuk tahun ini melalui beberapa game changer yakni seperti program vaksinasi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Ia menyebutkan untuk program vaksinasi hingga saat ini sudah disuntikkan sekitar 12 hingga 13 juta dosis sehingga Indonesia mampu masuk 10 besar negara yang telah melakukan vaksinasi sangat banyak.
Sementara untuk program PEN 2021, pemerintah menyediakan anggaran Rp699,43 triliun yang fokus pada lima bidang yaitu perlindungan sosial Rp157,41 triliun, kesehatan Rp176,3 triliun, dan insentif usaha Rp58,46 triliun.
Kemudian dukungan UMKM dan korporasi Rp184,83 triliun serta program prioritas sebesar Rp122,44 triliun.
“Ini lah yang terus difokuskan pemerintah sehingga kita bisa bersama-sama dari sisi demand, supply, permintaan dan penawaran,” ujarnya.
