BALI TRIBUNE - Disela kunjungannya ke Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Ungasan, Badung, Kamis (5/7) Menko Maritim, Luhut Pandjaitan yang mendampingi Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim mengatakan, Presiden Kim menyatakan apresiasinya atas penanganan program Stunting (kekerdilan) yang diaksanakan pemerintah Indonesia. "Tadi pagi ditemani Wakil Presiden dan Menteri Keuangan, Presiden Kim mengunjungi satu area stunting di Lombok," ujar Menko Luhut di hadapan media. Selain itu Menteri Luhut juga menginformasikan rencananya Jum'at (6/7) bertempat di Balai Konservasi Hutan Mangrove, Suwung akan diadakan pertemuan dengan 300 Bendesa Adat  membahas soal "waste management" yang berbasis marine base. "Kunjungan ini  bukan hanya melihat proyek-proyek besar tapi juga proyek dasar," tukasnya. Dalam kesempatan ini  Menko Luhut juga menjelaskan tujuan  Presiden Kim berkunjung ke Kompleks Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran, dimana sebagai bagian dari persiapan perhelatan akbar Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang akan digelar di Bali, Oktober mendatang. Lebih lanjut Menko Maritim Luhut Pandjaitan memaparkan kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim ke Indonesia kali ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah dengan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi sampah plastik. "Khusus untuk kunjungan Presiden Kim ke Bali pada hari Kamis dan Jumat, kami akan membahas apa saja, dan rencana kami untuk bisa mengurangi 70 persen sampah plastik pada tahun 2025 nanti. Presiden Kim juga akan kami undang untuk mengunjungi Balai Pengelolaan Hutan Mangrove dan melakukan diskusi roundtable tentang sampah dan penanganannya dengan beberapa Menteri, seperti Menteri Keuangan, Menteri PUPR, dan Menteri Desa," ucapnya sembari menambahkan sampah ini masalah serius, untuk menanganinya membutuhkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penanganan sampah nasional. "Jika sudah ada Perpres, kita akan ajukan anggaran untuk program ini dalam rancangan perubahan APBN 2018," imbuh Menteri Luhut. Bank Dunia sendiri saat ini akan menjalankan proyek Dana Perwalian Kemaritiman Indonesia (Indonesia Oceans Multi Donor Trust Fund) yang memberikan dukungan strategis terhadap seluruh Agenda Kelautan Indonesia. Dukungan yang diberikan antara lain mendukung perbaikan terhadap perencanaan, koordinasi, kebijakan dan pendanaan strategi kelautan Indonesia. "Selain  mendukung upaya pengurangan limbah plastik yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Plastik, juga mendukung ketahanan daerah pesisir dan sumber daya laut," sebut Menteri Luhut. Dana Perwalian ini dikelola oleh Bank Dunia, yang merupakan dana hibah dari Norwegia dan Denmark, masing-masing berjumlah US$1.4 juta dan US$ 875 ribu. "Dana ini bertujuan menciptakn sinergi dengan program sejenis lainnya di bawah Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya, termasuk dalam meningkatkan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia," tuturnya. Badan ini juga menjalankan Proyek Pengelolaan Sampah Padat Bank Dunia (National Municipal Solid Waste Management Project) yaitu memberikan dukungan kepada Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah senilai US$1.2 milyar yang sebagian besar akan didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Program ini diharapkan dapat menarik investasi pihak swasta senilai US$1.5 milyar. Pada program yang akan berlangsung selama enam tahun ini, diharapkan sekitar 30 kota di Indonesia dapat mencapai sistem pemungutan, pengelolaan dan pembuangan sampah yang lebih baik, dan secara keseluruhan dapat mengurangi jumlah sampah yang mengalir ke laut, khususnya sampah plastik.