Menteri Perikanan dan Kelautan RI Tetapkan Status Teluk Benoa, Jadi Kawasan Konservasi Maritim

 

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atas kebijakan yang berpihak kepada aspirasi masyarakat Bali,” ujar Gubernur Bali, didampingi Sekda Dewa Made Indra dan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Sudarsana.

 

Keputusan itu ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti tertanggal 4 Oktober 2019. Ada lima poin dalam keputusan itu yakni: Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali. 

 

Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

 

Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan luasan keseluruhan 1.243,41 hektare, meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas.

 

Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

 

Kemudian kelima, menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali yang meliputi penunjukkan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan. 

 

"Batas Koordinat Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan sejumlah 234 Titik Peta. Peta Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali," jelas Koster.

Dijelaskan orang nomor satu di Bali ini, Keputusan Menteri tersebut merupakan respons atas Surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019 Perihal Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa. 

 

Dalam Surat tersebut Gubernur Bali mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim sesuai dengan hasil Konsultasi Publik pada tanggal 6 September 2019 yang dihadiri para Sulinggih, para Bendesa Adat yang memanfaatkan Perairan Teluk Benoa, Kelompok Ahli, LSM/NGO, Asosiasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

 

Atas keputusan itu, Gubernur Bali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali, diantaranya ForBALI, Pasubayan Desa Adat, dan elemen

masyarakat lainnya termasuk media yang dengan gigih dan konsisten selama bertahun-tahun berjuang untuk menjadikan Kawasan Teluk Benoa menjadi Kawasan Konservasi. 

 

Gubernur menambahkan, dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini, upaya dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali semakin nyata dapat diwujudkan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

 

"Perjuangan kita yang lama yang dijalankan berbagai elemen masyarakat sekarang sudah mendapat jawaban konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bahwa Kawasan Teluk Benoa menjadi Kawasan Konservasi Maritim," terangnya. 

 

Pihaknya pun sepakat untuk mengapresiasi semua pihak, begitupun masyarakat Bali agar mengetahui perkembangan saat ini. "Saya kira kita tidak perlu lagi tergoda untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan polemik di masyarakat. Jadi apa tidak reklamasi di Teluk Benoa dengan surat ini saya nyatakan sudah selesai," tegasnya.