Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menteri PPPA: Penggunaan Gadget yang Tidak Bijak Picu Kekerasan pada Anak

Bali Tribune / RAKORNAS - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2025, Kamis (16/1/2025), di The Kuta Hotel Heritage, Badung, Bali.

balitribune.co.id | Badung - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyoroti penggunaan gadget yang tidak bijaksana sebagai salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2025, Kamis (16/1/2025) petang di The Kuta Hotel Heritage, Badung, Bali.  

Menurut Arifatul, pola asuh yang kurang tepat dan penggunaan gadget yang tidak terkendali berdampak buruk pada perilaku anak. 

“Kami telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar tugas-tugas sekolah tidak lagi menggunakan gadget, melainkan dilakukan secara manual,” ujar Arifatul.  

Ia menambahkan, pelarangan ini bertujuan meminimalkan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang belum mampu menggunakannya secara bijak. 

“Banyak kasus kekerasan pada anak terjadi karena pola asuh dan penggunaan gadget yang tidak bijaksana,” imbuhnya.  

Rakornas APSAI 2025 mengusung tema “Sinergitas untuk Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2025”. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum APSAI, Wida Septarina Widjayanti, bersama para pemangku kepentingan lainnya.  

Wida menjelaskan, APSAI yang berdiri sejak 2012 bertujuan mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak (KLA) melalui keterlibatan dunia usaha. 

“Perusahaan memiliki peran besar, misalnya menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui, memberikan cuti melahirkan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung hak anak,” ujarnya.  

Saat ini, KLA telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Perusahaan yang ingin menjadi bagian dari KLA harus melalui proses penilaian oleh tim ahli APSAI. 

“Kami ingin terus bersinergi dengan pemerintah, khususnya Kementerian PPPA, untuk mendorong perlindungan anak secara menyeluruh,” tambah Wida.  

Dalam pidatonya, Menteri Arifatul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi. 

“APSAI adalah satu-satunya organisasi yang peduli terhadap perlindungan anak. Kami akan terus bekerja sama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.  

Menteri Arifatul juga mengapresiasi peran APSAI sebagai mitra strategis Kementerian PPPA. 

“Mereka yang tergabung dalam APSAI adalah orang-orang berhati mulia. APSAI ini ibarat vitamin bagi kami untuk terus bekerja dengan hati demi perlindungan perempuan dan anak,” tutupnya.

wartawan
ARW

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.