Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minim Anggaran Bencana, Dewan Inginkan Adanya Pengalihan Anggaran Untuk Bencana

Bali Tribune/ RAPAT - Suasana Rapat Komisi IV dengan BPBD Tabanan.
Balitribune.co.id | Tabanan - Pasca adanya cuaca ekstrim di Kabupaten Tabanan beberapa hari lalu, tepatnya pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10) membuat 72 titik kerusakan. Sayangnya saat ini Kabupaten Tabanan sedang mengalami krisis anggaran, akibatnya perbaikan jalan maupun jembatan akibat bencana alam terancam tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal tersebut terungkap ketika Rapat Komisi IV DPRD Tabanan dengan Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita. 
 
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, S.Pd., menjelaskan, adanya bencana alam yang menimpa Tabanan ditengah situasi Covid-19 dan mempunyai anggaran yang terbatas, maka pihaknya akan memanggil Bupati Tabanan Eka Wiryastuti dan mengajak Kepala BPBD Tabanan untuk berkoordinasi. Ketika ada program yang tertunda dan anggarannya ada, pihaknya sangat berharap anggaran tersebut bisa dialihkan ke anggaran penanganan bencana. "Saya harap Ibu Bupati bisa mengalihkan anggaran, untuk fokus pada anggaran pananggulangan bencana. Sebab dari data kami sekarang ada 72 titik yang terkena bencana dan diprediksi untuk pemulihannya mencapai Rp3 milyar, sedangkan Kepala BPBD Tabanan mengakui dana tidak terencana dan tidak terduga hanya memiliki Rp250 juta saja," jelasnya, Selasa (13/10).
 
Sucita menegaskan, BPBD Tabanan agar lebih agresif lagi jangan ditengah situasi bencana baru menyampaikan waspada bencana, seharusnya penyampaian tersebut dilakukan sebelum adanya cuaca ekstrim, bersurat kepada kantor camat, desa untuk tidak membuang sampah sembarangan. "Waktu kami turun ke lapangan, saya lihat banyak sampah berserakan, bahkan kasur, bantal pun dibuang ke sungai. Ini membuktikan kesadaran masyarakat masih kurang untuk membuang sampah yang benar," paparnya.
 
Pihaknya saat ini sedang melakukan strategi anggaran dilihat dari dimana jalan provinsi dan jalan kabupaten, seperti misalnya ketika jalan provinsi di Jalan Gajah Mada terkena bencana alam, maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera melaporkan dan ditangani oleh pihak provinsi. Sedangkan untuk kabupaten tinggal bagaimana pengelolaan anggarannya untuk bisa dipindahkan ke kasus kebencanaan berdasarkan kebijakan Bupati Tabanan. 
 
Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan hingga 72 titik yang terkena bencana, dan pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk menentukan nilai kerusakan agar bisa dilaporkan untuk bisa ditangani. Dari 72 titik yang terberat ada di Desa Sanggulan dan Selemadeg Timur ada beberapa badan jalan yang jebol, sehingga menjadi skala prioritas penanganan dan pihaknya pun masih menunggu kebijakan. "Sekarang ini sisa anggaran tidak terencana hanya Rp200 juta saja, dari lokasi anggaran bantuan sosial tak berenana Tahun 2020 senilai Rp1,9 milyar, dan rencananya sisa anggaran tersebut untuk penanganan laporan di bawah tanggal 9 September. Kejadian yang kemarin masih menunggu kebijakan, sebab kami perkirakan kerugian dari 72 titik yang terkena bencana  mencapai puluhan miliar," jelasnya. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.