Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minim Anggaran Bencana, Dewan Inginkan Adanya Pengalihan Anggaran Untuk Bencana

Bali Tribune/ RAPAT - Suasana Rapat Komisi IV dengan BPBD Tabanan.
Balitribune.co.id | Tabanan - Pasca adanya cuaca ekstrim di Kabupaten Tabanan beberapa hari lalu, tepatnya pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10) membuat 72 titik kerusakan. Sayangnya saat ini Kabupaten Tabanan sedang mengalami krisis anggaran, akibatnya perbaikan jalan maupun jembatan akibat bencana alam terancam tidak bisa dilakukan dengan cepat. Hal tersebut terungkap ketika Rapat Komisi IV DPRD Tabanan dengan Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita. 
 
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, S.Pd., menjelaskan, adanya bencana alam yang menimpa Tabanan ditengah situasi Covid-19 dan mempunyai anggaran yang terbatas, maka pihaknya akan memanggil Bupati Tabanan Eka Wiryastuti dan mengajak Kepala BPBD Tabanan untuk berkoordinasi. Ketika ada program yang tertunda dan anggarannya ada, pihaknya sangat berharap anggaran tersebut bisa dialihkan ke anggaran penanganan bencana. "Saya harap Ibu Bupati bisa mengalihkan anggaran, untuk fokus pada anggaran pananggulangan bencana. Sebab dari data kami sekarang ada 72 titik yang terkena bencana dan diprediksi untuk pemulihannya mencapai Rp3 milyar, sedangkan Kepala BPBD Tabanan mengakui dana tidak terencana dan tidak terduga hanya memiliki Rp250 juta saja," jelasnya, Selasa (13/10).
 
Sucita menegaskan, BPBD Tabanan agar lebih agresif lagi jangan ditengah situasi bencana baru menyampaikan waspada bencana, seharusnya penyampaian tersebut dilakukan sebelum adanya cuaca ekstrim, bersurat kepada kantor camat, desa untuk tidak membuang sampah sembarangan. "Waktu kami turun ke lapangan, saya lihat banyak sampah berserakan, bahkan kasur, bantal pun dibuang ke sungai. Ini membuktikan kesadaran masyarakat masih kurang untuk membuang sampah yang benar," paparnya.
 
Pihaknya saat ini sedang melakukan strategi anggaran dilihat dari dimana jalan provinsi dan jalan kabupaten, seperti misalnya ketika jalan provinsi di Jalan Gajah Mada terkena bencana alam, maka pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera melaporkan dan ditangani oleh pihak provinsi. Sedangkan untuk kabupaten tinggal bagaimana pengelolaan anggarannya untuk bisa dipindahkan ke kasus kebencanaan berdasarkan kebijakan Bupati Tabanan. 
 
Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan hingga 72 titik yang terkena bencana, dan pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk menentukan nilai kerusakan agar bisa dilaporkan untuk bisa ditangani. Dari 72 titik yang terberat ada di Desa Sanggulan dan Selemadeg Timur ada beberapa badan jalan yang jebol, sehingga menjadi skala prioritas penanganan dan pihaknya pun masih menunggu kebijakan. "Sekarang ini sisa anggaran tidak terencana hanya Rp200 juta saja, dari lokasi anggaran bantuan sosial tak berenana Tahun 2020 senilai Rp1,9 milyar, dan rencananya sisa anggaran tersebut untuk penanganan laporan di bawah tanggal 9 September. Kejadian yang kemarin masih menunggu kebijakan, sebab kami perkirakan kerugian dari 72 titik yang terkena bencana  mencapai puluhan miliar," jelasnya. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.