Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Minim Respon Perkantoran dalam Pemasangan Biopori

Bali Tribune/ BIOPORI - Pemasangan biopori di Pura-pura di Gianyar.


balitribune.co.id | Gianyar  - Selama Pandemi Covid-19 dengan segala pembatasannya dijadikan momentum oleh pegiat lingkungan untuk memperkenalkan aktivitas positif. Salah satunya, pemasangan lubang resapan atau biopori yang multi manfaat. Namun sayang, di balik antusiasme masyarakat memasang biopori di perumahan hingga di sejumlah fasiltas umum, belum diikuti oleh lingkungan perkantoran.
 
Salah satu komunitas yang aktif mensosialisasikan serta membantu warga memasang Biopori, yakni komunitas Ngogo Lulu di Banjar Tengah Desa Peliatan, Ubud, juga membenarkan kondisi ini. Disebutkan, selama kampanye pemasangan biopori, respon dari perkantoran baik negeri dan swasta masih rendah. Saat ini, pemasangan biopori sedang intens dilaksanakan di Kabupaten Badung, Kodya Denpasar, dan Gianyar. "Ada pula kegiatan ami di kabupaten  tetanga lainnya," ungkap Koordinator Ngogo Lulu Peliatan I Wayan Sudiarta..
 
Dikatakannya, pemasangan biopori saat ini banyak diminati di perumahan atau pemukiman padat. Karena itupula pihaknya banyak  melakukan pemasanagan biopori di Denpasar dan Badung serta eberapa di  Gianyar. Pemasangan biopori di beberapa tempat suci juga sudah dilakukan, seperti pada Khayangan tiga di masing-maisng desa adat. "Dari apa yang sudah kami sosialisasikan bersama komunitas, warga di pemukiman padat di Denpasar sudah banyak yang memasang biopori, namun ketika sosialisasi di perkantoran responnya slow," tambahnya.
 
Di beberapa kantor pemerintah menurutnya sudah ada yang memasang biopori, hanya saja efektivitasnya masih rendah. Dari yang sudah disosialisasikan, pemasangan biopori di perkantoran masih rendah dan persoalannya ada pada anggaran. Padahal, untuk memasang biopori sesungguhnya tidak membutuhkan kebijakan khusus dari pimpinan, dan tergantung leading sektor di perkantoran. "Kegiatan ini sangat murah, apalagi tiap hari Jumat misalnya ada gerakan bersih-bersih," tambahnya.
 
Tambahnya, untuk pemukiman padat seperti di BTN, dengan 3 biopori kecil, sudah cukup menanggulangsi persoalan limbah air. Dengan 3 biopori kecil dan uang pengganti Rp 150, sudah dipastikan memiliki biopori. Sedangkan bila ingin memasang biopori ukuran lebih besar, cukup merogoh kocek Rp 180ribu, sudah mendapatkan 3 biopori ukuran besar. "Ini bukan jual beli, ini adalah uang ganti produksi biopori dan pemasangan," jelasnya lagi.
 
Disebutnya, bila ingin menangani sampah organik di rumah tangga, maka setidaknya dibutuhkan 10-15 lubang biopori. Sampah oraganik dicacah kecil masukkan ke biopori. “Puntung rokok dan plastik sebaiknya tidak masuk," sarannya.
 
Bagi warga yang ingin memasang sendiri, cukup menghubungi Biopori Bersahaja, dengan mengganti biaya produksi Rp 20ribu ukuran kecil dan Rp 25 ukuran besar. Dikatakannya, pemasangan biopori juga tidak boleh sembarangan, dimana harus mencari titik tangkap air dan lahan bukan bekas urugan. "Biasanya sebelum memasang biopori, kami survey dulu. Agar pasangan biopori menjadi efektif," tandasnya. 
wartawan
ATA
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.