Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Munas XII KAGAMA Bersinergi Untuk Indonesia Maju.

Bali Tribune/ Jumpa pers terkait Munas XIII KAGAMA di Bali.
balitribune.co.id | Denpasar - Disamping merumuskan Garis-garis Besar Haluan KAGAMA (GBHK) dalam Musyawarah Nasional Keluarga Gajah Mada (KAGAMA) XIII rencananya akan menelurkan 13 rekomendasi. Keduanya sebagai bentuk peta jalan bagi organisasi ataupun pemerintah. Misal, GBHK bisa dijadikan acuan dalam organisasi siapapun yang akan duduk di dalamnya kelak.
 
Lantas dari rangkaian munas telah pula diadakan seminar di beberapa kota seperti Medan, Semarang, Manado dan Balikpapan. Hasil dari seminar tersebut akan dikumpulkan bahannya dan akan disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi. 
 
"Bahan itu akan kita serahkan kepada presiden, Ini lho roadmap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) versi KAGAMA," Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama yang juga Ketua Umum Munas XIII Kagama AAGN Ari Dwipayana, dalam jumpa pers di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis (14/11/2019), sembari berujar masukan ini akan menjadi bahan bagi Presiden ataupun wakilnya dalam membentuk manusia unggul. "Rekomendasi ini bentuk dari buah pemikiran KAGAMA sebagai upaya  bersinergi untuk Indonesia maju,” tuturnya. Untuk maju, Indonesia memiliki modal yaitu SDM. Jangan terlena pada  Sumber Daya Alam (SDA) yang selalu dianggap sebagai kekuatan padahal SDA terbatas, dan suatu saat akan kembali berpaling pada SDM. 
 
Mendampingi Ari Dwipayana, Ketua Pengurus Daerah Kagama Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Ketua Panitia Harian Munas XIII Kagama I Gusti Ngurah Agung Dyatmika serta AA Putra.
 
Melalui rekomendasi ini kita mendorong presiden mempunyai roadmap yang lebih jelas serta target yang terukur. Termasuk nantinya KAGAMA melalui konsolidasi organisasi ini satu proses dalam melahirkan generasi KAGAMA yang memiliki kemampuan leadership yang kuat. 
 
"Jadi saya percaya organisasi KAGAMA itu bukanlah organisasi untuk kumpul-kumpul saja, tapi satu organisasi yang memberi ruang untuk berproses," ucapnya. 
 
Kegiatan ini bukan hanya ajang reuni atau konsolidasi  saja tapi bagaimana bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan lima tahun kedepan. 
 
Dari sisi lain KAGAMA memandang Program leadership yang ditujukan pada generasi muda  agar  menjadi pemimpin-pemimpin baru. Artinya mereka kelak tidak mesti jadi pemimpin yang selalu berada di atas tapi bisa menjadi pemimpin di tempat lain. 
 
"Hal ini menjadi penting selain sosio enterpreneur, leadership juga penting," tandasnya.
 
Jika tidak aral melintang Presiden Joko Widodo berencana membuka Munas K XIII KAGAMA di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Jum'at (15/11).
 
Dalam munasnya kali ini KAGAMMA bukan hanya bermunas, tapi juga menggali sejarah lahirnya kebijakan-kebijakan di negeri ini. Sedangkan dipilihnya Bali sebagai lokasi munas diawali Rapat Kerja Nasional (Rakernas). di Universitas Gajah Mada setahun yang lalu. Dari sekian banyak provinsi, Bali dipilih secara aklamasi sebagai penyelenggara. Telah hadir dalam munas sekitar 621 peserta munas pemegang mandat.
 
Kagama ingin menjadi pelopor dalam  merajut kebersamaan. Setidaknya ini sudah diwarisi dari nilai nilai yang dimiliki dari UGM. Salah satu pondasi besar yang dibangun adalah kekeluargaan dan ini bisa menjadi contoh. Kagama itu berbeda dengan yang lain, kagama itu sebuah keluarga, refleksi dalam kerukunan dalam kiprahnya kedepan.
 
Di hari pertama Munas digelar seminar bertajuk “Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” menghadirkan Panut Mulyono (Rektor UGM), Faisal Basri (Dosen FE UI), Prof. Raka Sudewi (Rektor Unud), Hendri Saparini (Ekonom CORE Indonesia) dan Adamas Belva Syah Devara (CEO Ruangguru). 
wartawan
Arief Wibisono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.