Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Musda Asita 1971 Bali Kembalinya Pariwisata Pascapandemi

Bali Tribune / Musda XIV Asita 1971 Bali 2020

balitribune.co.id | Nusa DuaBagi usaha jasa perjalanan wisata di Bali, 2020 adalah tahun ujian terberat karena hantaman pandemi Covid-19. Sejak pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan internasional bagi wisatawan asing ke Tanah Air pada awal pandemi merebak di Indonesia, bisnis usaha jasa perjalanan wisata/travel agent yang ada di Bali pun terhenti. 

Hingga akhir tahun 2020 ini, kerugian yang dialami biro perjalanan wisata/travel agent di pulau ini senilai Rp 5 triliun. Kondisi tersebut juga mengakibatkan ribuan tenaga kerja/SDM di biro perjalanan wisata (BPW) tidak dipekerjakan lagi. Travel agent yang tergabung di Asita 1971 Bali tetap bertahan di industri pariwisata walaupun mengalami krisis keuangan dan SDM. 

"Sejak pandemi Covid-19 sebanyak 4 ribuan tenaga kerja dari 400an anggota, sebanyak 50 persennya terkena dampak PHK dan berhenti kegiatan usahanya. Rp 5 triliun kami megalami kerugian sampai akhir tahun. Kondisi ini mengakibatkan roda organisasi juga tersendat karena tidak ada iuran wajib," terang Ketua DPD Asita 1971 Bali, I Ketut Ardana saat Musda XIV Asita 1971 Bali 2020 di Nusa Dua, Badung, Rabu (16/12).

Kata dia, semua pihak pun tidak tahu pasti kapan kondisi ini akan segera membaik. Maka Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita 71) tetap memperjuangkan kepentingan anggota dengan upaya yang dilakukan agar mendapat bantuan dari pemerintah bersama stakeholders pariwisata dibawah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah khususnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

"Bantuan sembako dan BLT dari pemerintah sedikit membantu staf dari anggota kami yang terdampak. Karena 100 persen memang menghandle inbound tour yang mendulang devisa negara agar diberikan talangan usaha kerja, sebagai persiapan dibukanya border (untuk kunjungan wisatawan asing ke Bali)," ucap Ardana. 

Dikatakannya, Asita 71 telah menerapkan pedoman protokol kesehatan (kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan) atau CHSE dari Kemenparekraf guna meningkatkan kepercayaan calon wisatawan berkunjung ke Pulau Seribu Pura. Saat ini telah dilakukan verifikasi terhadap 76 BPW dengan menilai kesiapan CHSE. "Kami siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Diharapkan anggota lainnya menyusul segera karena menjadi persyaratan menghandle wisatawan di destinasi," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait Musda XIV Asita 1971 Bali 2020 merupakan agenda empat tahunan yang mengesahkan rencana kerja, memilih Ketua DPD dan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama dengan tema "Menghadapi Tantangan Kehidupan Era Baru Asita Bali 1971 Bali Wujudkan Pariwisata Maju dan Cemerlang". Asita didirikan sebagai tempat berkumpulnya usaha jasa perjalanan wisata hingga saat ini tercatat sebanyak 404 anggota aktif dengan spesialisasi inbound tour.

"Kecintaan saya terhadap Asita dengan mencurahkan waktu untuk memberikan kontribusi demi kepariwisataan kita. Saya masih tetap didukung teman-tema pengurus dengan tulus dan iklas bekerja sama menjalankan amanat program kerja. Dalam kepengurusan ini bisa membuat mega event BBTF yang saat ini sudah berjalan 6 kali," imbuhnya.  

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asita 1971, Artha Hanif menegaskan bahwa Asita 1971 ini sudah memiliki akta pendirian organisasi. Diharapkan Musda menjadikan program organisasi yang berkualitas membangun koordinasi dengan pemerintah/lembaga terkait. "Kita di BPW membangkitkan kepariwisataan mewujudkan kembalinya pariwisata Bali," tegasnya. 

Menurut dia, tatanan kehidupan era baru pascapandemi Covid-19 menjadi momen berbenah diri dan organisasi harus solid. Pada kondisi apapun, pelaku di industri pariwisata khususnya BPW harus tetap berjuang meningkatkan kembali kepercayaan calon wisatawan agar tertarik untuk berwisata tanpa mengabaikan protokol kesehatan. 

"Kemenparekraf telah memunculkan ikon Bali sebagai contoh, semua objek di Bali dibangun suatu ikon yang profesional dengan penerapan CHSE. Kalau itu ditekankan di situasi pandemi, Bali siap menerima wisatawan dengan protokol yang sudah diperhitungkan kesehatan dan keselamatannya. Kita berperan di situ. Bagaimana Musda ini menghasilkan pergerakan pariwisata dengan peran aktif BPW," beber Hanif.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.