Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Naker Asal Sumba Siap Dipulangkan

ntt
Para naker asal Sumba NTT ketika di penampungan.

Denpasar, Bali Tribune

Sebanyak 29 tenaga kerja (naker) wanita asal Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diamankan pihak Kepolisian dan Flobamora Bali di Bandara Internasional Ngurah Rai, Jumat (27/5), diputuskan untuk dikembalikan ke daerah asalnya. Keputusan itu setelah menindaklanjuti adanya temuan indikasi pelanggaran yang dilakukan penyalur naker.

Ketua Flobamora Bali, Yosep Yulius ‘Yusdi’ Diaz, Senin (30/5) mengatakan, indikasi pelanggaran yang ditemukan pihaknya dalam pemeriksaan selama beberapa hari ini adalah ketidakcocokan antara data di KTP dengan nama-nama pembanding lainnya. Selain itu, ada pemalsuan tanda tangan yang dibubuhi materai.

Bahkan, ada perbedaan antara surat teken kontrak dengan upah yang dijanjikan oleh perusahan penyalur naker asal NTT. “Temuan ini merupakan indikasi pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan. Karena ada beberapa dokumen itu dipalsukan,” ungkap Yusdi Diaz.

Dikatakannya, indikasi pelanggaran lainnya didapat dari keterangan para wanita saat diperiksa oleh timnya berdasarkan pengakuan mereka perihal bukti tanda-tangan yang dilakukan di Sumba Barat, bahwa tidak pernah menandatangai surat-surat itu.

“Tidak ada sama sekali. Mereka diurusi KTP, surat-surat yang semuanya adalah sudah siap. Jadi kapan mereka menandatangani surat itu? Siapa yang menandatanganinya? Kok tiba-tiba ada surat persetujuan kerja yang mengatasnamakan mereka? Berarti sudah ada pelanggaran di sini,” ujar Yusdi Diaz bernada tanya.

Meski demikian, ada 14 orang naker ‘ngebet’ untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara, 15 orang lainnya menghendaki ‘dipulangkan’ ke Sumba Barat. “Memang masih ada pro-kontra antara wanita-wanita ini. Yang 14 tetap ingin melanjutkan perjalanan ke perusahaan itu. Sisanya ingin pulang. Kita tentunya akan tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak, yakni Dinsos Provinsi Bali, Dinsos NTT juga Polda NTT. Karena kita sudah menemukan adanya pelanggaran,” katanya.

Dalam koordinasi dengan pihak terkait itu, Yusdi Diaz mengaku bahwa sebaiknya total 29 wanita tersebut dipulangkan terlebih dahulu. Bahkan, Dinas Sosial Provinsi NTT siap membiayai pemulangan para wanita tersebut. Namun, sejauh ini belum ada tanggal pasti kepulangan mereka. “Semuanya kita koordinasikan dulu. Dinsos sudah sepakat untuk dipulangkan ke Sumba semuanya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sudarmaji yang diturunkan langsung dari Jakarta mengakui sudah menerima hasil pemeriksaan tim satgas dari Flobamora yang menemukan adanya kejanggalan dalam surat-surat atau dokumen itu, sehingga Kementrian mendorong untuk memulangkan semua.

Diakuinya, dari Kementrian dianggap sebagai trafiking sehingga pemerintah harus datang dan hadir langsung di tengah persoalan. Ia juga berharap, untuk menekan tindak yang tidak diinginkan dengan membangung sistem yang rapi dari daerah hingga pengiriman para pekerja. “Kita berhak memulangkan semuanya. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinsos dan mereka siap untuk memulangkan,” katanya.

Salah seorang naker, Marlince Bulu (22) mengaku dirinya tidak ingin melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dirinya mengikuti perusahaan yang mengajak untuk bekerja di Jakarta, lantaran diiming-imingi gaji Rp2,4 juta. Namun dalam perjalanannya, dalam kontrak yang dikeluarkan perusahan yang belum diketahui oleh dirinya bahwa upah hanya Rp1,4 juta. “Saya sudah tidak ingin melanjutkan perjalanan. Saya mau pulang saja. Saya baru tahu setelah ditunjukan surat kontrak oleh pengurus di sini,” ujarnya.

wartawan
ray
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.