Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

New Normal Diharapkan Tidak Terjadi Perang Tarif Kamar

Bali Tribune / Putu Satyawira Marhaendra

balitribune.co.id | Denpasar - Serikat pekerja pariwisata mengkhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era New Normal atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terjadi perang harga di usaha akomodasi seperti hotel dan villa. Apabila hal itu sampai terjadi maka mustahil pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas akan terwujud. Demikian disampaikan Ketua PD FSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, serikat pekerja pariwisata Bali mendukung jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di pariwisata. 

"Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan," ucapnya. 

Serikat pekerja pariwisata kata dia dengan senang hati bisa mengikuti standar new normal. "Justru kita menginginkan pekerjaan kita bisa dikerjakan apapun standarnya akan kita lakukan," tegas Satyawira.

Namun untuk hotel dan restoran, dengan menjalankan konsep New Normal maka akan ada pengurangan pendapatan di jasa penjualan makanan dan minuman (food and beverage) karena menerapkan social distancing atau jaga jarak fisik. Padahal, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa service food and beverage sebesar 10%. Kata dia, para pekerja pastinya akan mengejar jasa pelayanan ini. 

"Restoran misalnya kapasitas 120 dengan mengikuti protokol kesehatan jaga jarak mungkin bukan 100 lagi. Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana revenue (penghasilan) perusahaan tetap stabil dengan kapasitas yang kurang. Karena duduk dikurangi tapi restoran bisa menghasilkan revenue yang sama ini kan tidak mudah," beber Satyawira.

Dikatakannya, yang perlu dipikirkan adalah  bagaimana dengan pengurangan tempat duduk di restoran karena pembatasan jarak di era New Normal tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tidak melorot terlalu jauh. "Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka," katanya.

Kata dia, penawaran diskon secara berlebihan untuk memikat tamu menikmati fasilitas hotel akan secara pelan-pelan membunuh semuanya. "Peluang ini sangat tinggi karena saat New Normal tamu akan sedikit. Hotel dan villa akan menawarkan fasilitas lebih dengan rayuan yang menggiurkan. Ini tanpa disadari membunuh kita bersama-sama," ungkapnya. 

Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik hotel, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar. "Tidak boleh ada yang turun, kalau turun pemerintah memberikan sanksi yang jelas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.