Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

New Normal Diharapkan Tidak Terjadi Perang Tarif Kamar

Bali Tribune / Putu Satyawira Marhaendra

balitribune.co.id | Denpasar - Serikat pekerja pariwisata mengkhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era New Normal atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terjadi perang harga di usaha akomodasi seperti hotel dan villa. Apabila hal itu sampai terjadi maka mustahil pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas akan terwujud. Demikian disampaikan Ketua PD FSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, serikat pekerja pariwisata Bali mendukung jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di pariwisata. 

"Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan," ucapnya. 

Serikat pekerja pariwisata kata dia dengan senang hati bisa mengikuti standar new normal. "Justru kita menginginkan pekerjaan kita bisa dikerjakan apapun standarnya akan kita lakukan," tegas Satyawira.

Namun untuk hotel dan restoran, dengan menjalankan konsep New Normal maka akan ada pengurangan pendapatan di jasa penjualan makanan dan minuman (food and beverage) karena menerapkan social distancing atau jaga jarak fisik. Padahal, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa service food and beverage sebesar 10%. Kata dia, para pekerja pastinya akan mengejar jasa pelayanan ini. 

"Restoran misalnya kapasitas 120 dengan mengikuti protokol kesehatan jaga jarak mungkin bukan 100 lagi. Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana revenue (penghasilan) perusahaan tetap stabil dengan kapasitas yang kurang. Karena duduk dikurangi tapi restoran bisa menghasilkan revenue yang sama ini kan tidak mudah," beber Satyawira.

Dikatakannya, yang perlu dipikirkan adalah  bagaimana dengan pengurangan tempat duduk di restoran karena pembatasan jarak di era New Normal tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tidak melorot terlalu jauh. "Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka," katanya.

Kata dia, penawaran diskon secara berlebihan untuk memikat tamu menikmati fasilitas hotel akan secara pelan-pelan membunuh semuanya. "Peluang ini sangat tinggi karena saat New Normal tamu akan sedikit. Hotel dan villa akan menawarkan fasilitas lebih dengan rayuan yang menggiurkan. Ini tanpa disadari membunuh kita bersama-sama," ungkapnya. 

Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik hotel, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar. "Tidak boleh ada yang turun, kalau turun pemerintah memberikan sanksi yang jelas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.