Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

New Normal Diharapkan Tidak Terjadi Perang Tarif Kamar

Bali Tribune / Putu Satyawira Marhaendra

balitribune.co.id | Denpasar - Serikat pekerja pariwisata mengkhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era New Normal atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terjadi perang harga di usaha akomodasi seperti hotel dan villa. Apabila hal itu sampai terjadi maka mustahil pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas akan terwujud. Demikian disampaikan Ketua PD FSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, serikat pekerja pariwisata Bali mendukung jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di pariwisata. 

"Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan," ucapnya. 

Serikat pekerja pariwisata kata dia dengan senang hati bisa mengikuti standar new normal. "Justru kita menginginkan pekerjaan kita bisa dikerjakan apapun standarnya akan kita lakukan," tegas Satyawira.

Namun untuk hotel dan restoran, dengan menjalankan konsep New Normal maka akan ada pengurangan pendapatan di jasa penjualan makanan dan minuman (food and beverage) karena menerapkan social distancing atau jaga jarak fisik. Padahal, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa service food and beverage sebesar 10%. Kata dia, para pekerja pastinya akan mengejar jasa pelayanan ini. 

"Restoran misalnya kapasitas 120 dengan mengikuti protokol kesehatan jaga jarak mungkin bukan 100 lagi. Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana revenue (penghasilan) perusahaan tetap stabil dengan kapasitas yang kurang. Karena duduk dikurangi tapi restoran bisa menghasilkan revenue yang sama ini kan tidak mudah," beber Satyawira.

Dikatakannya, yang perlu dipikirkan adalah  bagaimana dengan pengurangan tempat duduk di restoran karena pembatasan jarak di era New Normal tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tidak melorot terlalu jauh. "Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka," katanya.

Kata dia, penawaran diskon secara berlebihan untuk memikat tamu menikmati fasilitas hotel akan secara pelan-pelan membunuh semuanya. "Peluang ini sangat tinggi karena saat New Normal tamu akan sedikit. Hotel dan villa akan menawarkan fasilitas lebih dengan rayuan yang menggiurkan. Ini tanpa disadari membunuh kita bersama-sama," ungkapnya. 

Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik hotel, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar. "Tidak boleh ada yang turun, kalau turun pemerintah memberikan sanksi yang jelas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.