Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

New Normal Diharapkan Tidak Terjadi Perang Tarif Kamar

Bali Tribune / Putu Satyawira Marhaendra

balitribune.co.id | Denpasar - Serikat pekerja pariwisata mengkhawatirkan apabila nantinya industri pariwisata dibuka saat era New Normal atau kenormalan baru dengan tatanan baru, akan terjadi perang harga di usaha akomodasi seperti hotel dan villa. Apabila hal itu sampai terjadi maka mustahil pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas akan terwujud. Demikian disampaikan Ketua PD FSP Par SPSI Bali, Putu Satyawira Marhaendra beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, serikat pekerja pariwisata Bali mendukung jika pemerintah membuka pariwisata dengan konsep tatanan baru yang mengutamakan protokol kesehatan. Dibukanya kembali pariwisata Bali ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di pariwisata. 

"Dengan perekonomian masyarakat Bali bisa hidup tentunya masyarakat Bali bisa makan, karena bisa makan maka bisa sehat. Dengan sehat maka imun bertambah, dengan imun bertambah Covid-19 akan bisa kita lawan," ucapnya. 

Serikat pekerja pariwisata kata dia dengan senang hati bisa mengikuti standar new normal. "Justru kita menginginkan pekerjaan kita bisa dikerjakan apapun standarnya akan kita lakukan," tegas Satyawira.

Namun untuk hotel dan restoran, dengan menjalankan konsep New Normal maka akan ada pengurangan pendapatan di jasa penjualan makanan dan minuman (food and beverage) karena menerapkan social distancing atau jaga jarak fisik. Padahal, pegawai hotel ini awalnya bergantung pada jasa service food and beverage sebesar 10%. Kata dia, para pekerja pastinya akan mengejar jasa pelayanan ini. 

"Restoran misalnya kapasitas 120 dengan mengikuti protokol kesehatan jaga jarak mungkin bukan 100 lagi. Dan ini tantangan buat kita. Bagaimana revenue (penghasilan) perusahaan tetap stabil dengan kapasitas yang kurang. Karena duduk dikurangi tapi restoran bisa menghasilkan revenue yang sama ini kan tidak mudah," beber Satyawira.

Dikatakannya, yang perlu dipikirkan adalah  bagaimana dengan pengurangan tempat duduk di restoran karena pembatasan jarak di era New Normal tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tidak melorot terlalu jauh. "Yang kami khawatirkan di New Normal ini yang harus dijaga jangan sampai ada perang tarif. Kalau ini sampai terjadi, apa yang kita idam-idamkan Bali menjadi destinasi berkualitas dan berkelas itu hanya impian belaka," katanya.

Kata dia, penawaran diskon secara berlebihan untuk memikat tamu menikmati fasilitas hotel akan secara pelan-pelan membunuh semuanya. "Peluang ini sangat tinggi karena saat New Normal tamu akan sedikit. Hotel dan villa akan menawarkan fasilitas lebih dengan rayuan yang menggiurkan. Ini tanpa disadari membunuh kita bersama-sama," ungkapnya. 

Disampaikan Satyawira, agar hal itu tidak sampai terjadi semestinya ada komitmen antara semua pengusaha baik hotel, villa, spa dan jasa pariwisata lainnya untuk menyepakati tarif standar. "Tidak boleh ada yang turun, kalau turun pemerintah memberikan sanksi yang jelas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.