Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Nyipeng 3 Hari, Pemkab Gianyar Siapkan Sembako KK Miskin

Bali Tribune / Made Mahayastra

balitribune.co.id | Gianyar - Rencana Majelis Desa Adat ( MDA) Provinsi Bali,   yang akan mengadakan Nyipeng  dari 18 hingga 20 April mendatang untuk mengurangi penyebaran Covid-19, rupanya direspon positif oleh Pmerintah Kabupaten. Di Gianyar, Bupati Made Mahayastra bahkan langsung  memanggil pimpinan OPD Selasa (7/4), guna mengambil langkah-langkah persiapan jika Nyipeng akhirnya dilaksanakan.

Dari hasil dari rapat tersebut. Pemkab Gianyar menyatakan siap dengan apapun nanti kesepakatan antara Gubernur Bali, Majelis Desa Adat, maupun PHDI. Jika Nyipeng jadi dilaksanakan, karena Nyipeng tersebut waktunya cukup panjang, Pemkab Gianyar akan membantu keluarga miskin di Gianyar dengan bantuan paket sembako. Sebanyak 7.554 KK miskin yang terdata dalam database Pemkab Gianyar merupakan KK miskin berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh masing-masing OPD ke desa binaan masing-masing. Bantuan paket sembako ini harganya sekitar Rp.400 ribu per KK “Dari data yang ada, 7.554 KK miskin akan kami fokuskan  untuk pemberian bantuan sembako. Ke depan, kalau memang ini berkepanjangan ada pembatasan ataupun memang masyarakat pekerja harian ini kesulitan hidupnya, kami pasti memikirkan mereka,” kata Bupati Mahayastra. 

Lanjutnya, rancangan anggaran terkait penanganan Covid-19 sudah mulai dilaksanakan dengan adanya pemberian bantuan paket sembako ini. “Gianyar siap dengan dana anggaran 100 milyar 700 juta untuk penanganan Covid ini,” tegas Mahayastra.

Secara teknis, pendistribusian paket sembako ini akan dilakukan sebelum pemberlakuan Nyipeng oleh masing-masing OPD ke desa binaan masing-masing bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI serta dibantu oleh Satgas Covid di desa masing-masing. “Saya tegaskan Gianyar siap jika memang diputuskan akan dilaksanakan Nyipeng dengan Eka Brata Penyepian dengan tidak bepergian untuk menghambat penyebaran Covid-19, semoga tidak bertambah di Bali”, tandas Mahayastra.

wartawan
I Nyoman Astana
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.