Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Akan Keluarkan Kebijakan Dampak Gunung Agung

okupansi
Wimboh Santoso

BALI TRIBUNE - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meninjau langsung dan berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem, Klungkung, para pengusaha hotel dan pariwisata, industri perbankan, debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK ini guna mengidentifikasi kebutuhan perumusan kebijakan OJK terhadap dampak meningkatnya aktivitas Gunung Agung untuk penanganan debitur dan perbankan di wilayah Bali.

Pihaknya mengungkapkan OJK sudah memiliki aturan menyikapi dampak kondisi daerah yang terdampak bencana alam. Kondisi di Bali memiliki karakteristik khusus akibat Gunung Agung baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. "OJK antisipasi dampak lanjutan karena banyak debitur yang tidak bisa kembali berusaha termasuk adanya travelwarningg sehingga kedatangan wisatawan berkurang," ucap Wimboh saat bertemu para pengusaha yang merupakan debitur di Amlapura, Selasa (26/12).

Setelah kedatangan Presiden Joko Widodo beserta para menteri beberapa hari lalu dan liburan Natal maupun akhir tahun memperlihatkan peningkatan okupansi hotel yang akan kembali menghidupkan ekonomi masyarakat Bali. Perhotelan, restoran, penyewaan mobil dan tour guide, pedagang asongan pun merasakan kembali denyut kehidupan setelah Bandara I Gusti Ngurah Rai sempat ditutup beberapa waktu lalu.

Dikatakan Wimboh, dalam kondisi ini, para debitur yang terdampak erupsi Gunung Agung banyak yang mengharapkan adanya keringanan atas pokok dan bunga pinjaman." Perbankan akan merespon bentuk restrukturisasi ini sesuai dengan kondisi masing-masing bank termasuk melihat kondisi sebenarnya dari masing-masing debitur," terang Wimboh.

Perbankan di Bali diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BPD Bali, Bank Mantap dan Perbarindo melaporkan bahwa selama 3 bulan ini kondisi NPL atau kredit bermasalah masih terjaga. Namun terhadap debitur yang terdampak langsung, beberapa bank telah melakukan restrukturisasi baik yang telah diatur dalam aturan internal bank atau aturan OJK.

"OJK antisipasi hal ini dengan kebijakan yang terukur menjaga ekonomi Bali agar kondusif terutama karena ketergantungan dari sektor pariwisata," tegasnya.

OJK kata dia juga mendukung pemerintah mengkampanyekan bahwa Bali aman untuk dikunjungi dalam rangka wisata maupun seminar/pertemuan. Dia menceritakan, ketika menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF pihaknya mendorong Bali sebagai tuan rumah pertemuan tahunan IMF/World Bank pada bulan Oktober 2018 yang akan melibatkan belasan delegasi dari berbagai negara.

"Saya mengimbau untuk tidak ragu memilih Bali sebagai tempat pertemuan baik yang berskala nasional maupun internasional," ujar Wimboh.

Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Komisioner OJK menyerahkan bantuan  senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari OJK dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada Pemerintah Karangasem untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Agung.

Lanjut dia, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Karangasem bertemu langsung dengan pemerintah setempat dan para pengusaha di Karangasem untuk mendengarkan keinginan para debitur yang terkena dampak erupsi Gunung Agung, Selasa (26/12) di Amlapura, Karangasem. "Kita memberikan dorongan kepada masyarakat di Karangasem," ujarnya.

Dia mengatakan secara langsung ingin mendengar suara/keinginan dari para pengusaha dan masyarakat di Karangasem yang terdampak erupsi Gunung Agung terkait pembayaran kredit di bank dikarenakan usahanya tidak berjalan normal bahkan omzet pun turun hingga 90 persen. "Kita bisa mengambil suatu langkah untuk meringankan beban masyarakat dan para pengusaha di Karangasem di bawah Spirit of Bali," ucap Wimboh.

Menurutnya, OJK beserta jajaran kedepannya akan berbuat untuk meringankan beban dan mempercapt pulihnya industri dan aktivitas ekonomi masyarakat di Karangsem dan sekitarnya. "Kami sangat konsen karena Bali sangat berbeda kasusnya dibandingkan tempat- lain. Kalau tsunami di Aceh 2004 lalu di Tasikmalaya dan Jogya hal yang sama kita lakukan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tapi di Bali beda. Kalau di Jogya begitu kena tsumani dampaknya sudah jelas. Tapi di Bali ini kita tidak tahu sampai kapan akan erupsi," paparnya.

Erupsi kecil yang terjadi berulang kali ini memicu kekhawatiran wisatawan mancanegara (wisman) dan menimbulkan persepsi bahwa Bali tidak aman untuk dikunjungi sehingga ada negara mengeluarkan travel warning bagi warganya berkunjung ke Bali. Hal ini menyebabkan anjloknya kunjungan wisatawan ke Pulau Bali yang mengakibatkan industri pariwisata pun menurun drastis. Padahal yang sebenarnya kata dia, kondisi di Karangasem di luar kawasan rawan bencana (KRB) masih aman untuk dikunjungi.

"Persepsi ini harus sama-sama kita tangani. Beda dengan tempat lain begitu kejadian sudah selesai. Padahal pesawatnya tidak melalui Gunung Agung yang meletus kan jauh. Persepsi ini yang harus kita samakan. Saya terbang dari Jakarta sampai Bali kita aman. Tapi persepsi negara lain jangan pergi (ke Bali) ini yang menyebabkan turis-turis yang harusnya masuk ke Karangasem menjadi tidak masuk. Persepsi ini yang harus kita ubah supaya negara-negara cepat merevisi travel warningnya," katanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click

Naik Kelas! SMKN 1 Amlapura Resmi Jadi Pusat Uji Kompetensi Standar Industri Honda di Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - PT Astra Motor Bali dengan dukungan penuh dari PT Astra Honda Motor (AHM) secara resmi meresmikan SMK Negeri 1 Amlapura sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Grade A+. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi, khususnya pada Program Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM), yang selaras dengan standar industri otomotif roda dua Honda.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.