Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Oknum PNS Cantik di Bangli Masuk DPO Polda Bali

Bali Tribune/DPO Polda Bali, Cok Putri Swandewi Oktaviani
Balitribune.co.id | Bangli - Salah seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bangli yakni Cok Putri Swandewi Oktaviani (41), masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Ditreskrimum Polda Bali. Cok Swandewi yang diketahui bekerja di Dinas Kesehatan Bangli ini menjadi DPO atas dugaan tindak pidana penipuan pemalsuan BPKB kendaraan roda empat. 
 
Sejak beberapa tahun belakangan ini diketahui kalau Cok Swandewi cukup bermasalah di tempatnya berdinas, dimana yang bersangkutan diketahui jarang ngantor. Diketahui Cok Swandewi kini tidak lagi menjadi warga Banjar Pande. 
 
Dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Bangli, dr I Nengah Nadi membenarkan jika Cok Swandewi berada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Selama ini yang bersangkutan bertugas di Puskesmas Bangli yang lokasinya di Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli. dr Nengah Nadi tidak menampik jika bawahannya tersebut tersandung masalah lantaran tidak pernah ngantor. 
 
"Pihak Puskesmas sudah sempat melaporkan kepada kami terkait kondisi yang bersangkutan. Kemudian dari dinas menindaklanjuti dengan mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diproses," ungkapnya, Senin (10/2/2020). 
 
Hanya saja, dr Nengah Nadi tidak secara gamblang menyampaikan sejak kapan Cok Swandewi yang diketahui berstatus janda tidak ngantor. "Sampai saat ini statusnya sebagai staf di Puskesmas Bangli," ujarnya. 
 
Lebih lanjut, sebelum bertugas di Puksesmas Bangli, Cok Swandewi ini sempat bertugas di RSU Bangli, Puskesmas Bangli Utara berlokasi di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, sempat pula di kantor Dinas Kesehatan. 
 
Sementara itu terkait kasus yang membelit Cok Swandewi, dr Nengah Nadi mengaku belum tahu. "Kami belum tahu, dan memang sampai saat ini belum ada pemberitahuan," sebutnya. 
 
Terpisah, Kepala BKD-PSDM Bangli, Gede Arta juga mengaku belum tahu atas kasus yang melibatkan salah satu oknum PNS di Bangli ini. Gede Arta berdalih, untuk masalah Cok Swandewi yang tidak pernah ngantor masih ranah Dinas Kesehatan. "Untuk status DPO kami belum tahu seperti apa kronologisnya. Jika masalah tidak ngantor, lebih jelas di Dinas Kesehatan. Sampai saat ini belum ada pengajuan apapun," tandasnya. 
 
Gede Arta menjelaskan bila tahap pemberian sanksi, lebih dulu diajukan kepada Bupati lewat Sekda. Kemudian setelah ada petunjuk, barulah ditindaklanjuti oleh BKD. "Kami tidak bisa menjatuhkan sanksi. Kami hanya memproses sesuai dengan keputusan pimpinan," ujarnya.
 
Disisi lain, Cok Sandewi merupakan istri dari almarhum Wayan Harsudin. Pihak keluarga dari suami Cok Swandewi mengatakan, status Cok Swandewi tidak lagi menjadi warga Banjar Pande sejak 1,5 tahun lalu. Dikatakan kalau Cok Swandewi  tidak aktif di banjar pasca suaminya meninggal. 
 
“Karena tidak pernah aktif, akhirnya keluarga mengambil keputusan mengeluarkan  Cok Swandewi sebagai warga Banjar Pande  dan itu sudah disampaikan dalam paruman banjar. Sementara untuk anak-anaknya masih berstatus warga Banjar Pande,” ujar sumber dari pihak keluarga.
 
Sumber yang menolak nama dipublikasikan ini mengaku jika mengetahui kalau Cok Swandewi ditetapkan sebagai DPO  setelah  melihat di media sosial serta banyak kiriman pesan dari rekan maupun pihak keluarga. 
 
“Sejak suaminya meninggal pada 2017 lalu, Cok Swandewi tidak pernah pulang,” sebutnya, sembari membeberkan beberapa asset berupa rumah dan tanah  ada yang dijual dan disita bank.
 
Dari pernikahan Cok Swandewi  dengan  Wayan Harsudin memilki tiga orang anak. Anak pertama kini duduk dibangku SMK  dan tinggal bersama dengan keluarga di Banjar Pande. Sementara anak kedua dan ketiga  masih duduk di bangku SD, hanya saja pasca meninggalkan rumah anak kedua dan ketiga dibawa oleh Cok Swandewi.
 
“Perkiraan kami anak-anaknya tidak sekolah  dan pihak keluarga tidak tahu keberadaannya,” ujarnya.
 
Pihak keluarga pun berharap Cok Swandewi bisa cepat ditemukan dan anak-anaknya bisa kembali pulang ke rumah di Banjar Pande dan bisa melanjutkan pendidikannya. 
 
Pemalsuan BPKB Mobil
Kanit 1 Subdit III Direktorat Reskrimum Polda Bali, Kompol Nanang Prihasmoko yang dikonfirmasi membenarkan Cok Putri Swandewi Oktaviani masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Ia dilaporkan Ni Nyoman Dewi Trisna Purwanti (41) pada 24 Januari 2018. “Laporannya terkait  dugaan pemalsuan BPKB mobil,” ujarnya, Senin (10/2/2020) kemarin.     
 
Kejadiannya berawal pada 27 Oktober 2017 terlapor bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli itu menawarkan mobil jenis Toyota Yaris DK 1605 PF kepada korban seharga Rp180 juta. “Korban tertarik membeli mobil tersebut kemudian dibayar cash,” tutur mantan Kapolsek Denpasar Selatan ini. 
 
Pada Januari 2018, korban berniat menjual kembali kendaraan warna putih tersebut. Perempuan beralamat di Banjar Puri Candra Asri, Batubulan, Gianyar ini kaget karena dari pengecekan di Kantor Samsat, BPKB dinyatakan palsu. Merasa ditipu, korban melapor ke Polda Bali.  Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, mobil tersebut masih dalam masa kredit di salah satu finance di kawasan Jalan Gatot Subroto, Denpasar.
Terlapor baru membayar cicilan mobil itu selama setahun. "BPKB asli masih dipegang finance," katanya.
 
Setelah dilaporkan, Cok Putri Swandewi Oktaviani kabur dari rumahnya di Bangli.  Diduga, ia kabur keluar Bali dan masih dalam pencarian polisi. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Banggar DPRD Tabanan Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan

balitribune.co.id | Tabanan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan melalui Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Kendati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya. Terakhir, opini itu diperoleh untuk pemeriksaan tahun anggaran 2024.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Dorong Pemkab Bangli Kembangkan Kawasan Sekitar Pura Penulisan

balitribune.co.id | Bangli - Minat wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata (DTW) Pura Penulisan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli, masih g rendah dibandingkan empat DTW lain yang dikelola Pemkab Bangli. Melihat realita tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Politisi Demokrat ini memandang perlu adanya  inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan.

Baca Selengkapnya icon click

Supriatna Dikukuhkan Menjadi Ketua DPD Masyarakat Akuakultur Indonesia Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Provinsi Bali Periode 2025–2029. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum MAI Pusat Prof. Rokhmin Dahuri dalam acara Konsolidasi Akuakultur Nasional, di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Rabu (9/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

“Sandyagita Bali Beli-Ne" Suara Kritis Rakyat Melalui Harmoni Seni

balitribune.co.id | Negara - Seni adalah medium paling jujur untuk menyuarakan hati nurani, dan PKB ke-47 Tahun 2025 menjadi ruang sebuah pertunjukan yang lebih dari sekadar hiburan. Parade Gong Kebyar Wanita Duta Kabupaten Jembrana, diwakili oleh Sekha Gong Istri Dharma Laksana, dengan sebuah garapan yang tak hanya indah, tetapi juga berani memukau penonton yang memadati Panggung Ardha Candra, Art Center Denpasar pada Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

TKA Berpotensi Ancaman Bagi Tenaga Kerja Lokal

balitribune.co.id | Negara - Di tengah pesatnya persaingan global dan terbukanya peluang investasi, Tenaga Kerja Asing (TKA)  menjadi salah satu ancaman bagi tenaga kerja lokal. Tak mau kecolongan, daerah seperti Kabupaten Jembrana mulai serius mengantisipasi masuknya TKA ke wilayahnya dengan merancang regulasi yang komprehensif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.