Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ombudsman: Usut Dugaan Penyimpangan Dana PKB

Bali Tribune/ Umar Ibnu Alkhatab




balitribune.co.id | Denpasar  - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengapresiasi jajaran kejaksaan negeri di beberapa kabupaten di Bali yang belakangan getol menindak perilaku korupsi di kalangan penyelenggara pemerintahan.
 
Umar Ibnu Alkhatab menyebut beberapa kejaksaan negeri, seperti Kejaksaan Negeri Karangasem, Buleleng, Kejaksaan Negeri Klungkung, dan Kejaksaan Negeri Denpasar, yang baru-baru ini telah menetapkan tersangka korupsi oleh oknum pejabat pemerintahan.
 
Selain mengapresiasi sejumlah kejaksaan negeri, Umar Ibnu Alkhatab juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Klungkung untuk mengungkap tuntas terkait dugaan penyalahgunaan dana Pesta Kesenian Bali (PKB) 2019 dan Festival Nusa Penida 2019, yang diduga diselewengkan beberapa pihak.
 
Umar meminta agar kepada kepala kejaksaan di Bali tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan. "Kasus yang ditangani agar segera  diproses ke tingkat berikutnya. Dengan demikian publik makin percaya dengan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air," ujarnya, Rabu (11/8).
 
Seperti diberitakan sejumlah media lokal sebelumnya, Kejari Klungkung kini tengah  membidik dugaan kasus anggaran PKB (Pesta Kesenian Bali) dan Festival Nusa Penida.
 
Katanya, ada kekurangan dana Festival Nusa Penida maka ada tambahan dana dari pihak ketiga.  Sementara kegiatan itu memakai dana APBD, tapi kok ada dana tambahan dari pihak ketiga yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung Erfandi Kurnia Rachman menegaskan, Kejari Klungkung sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan.
 
Saat ini dalam tahap audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil audit investigasi tersebut akan ditelaah apakah ada tidak perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Rachman mengatakan, belum bisa membeberkan lebih jauh agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang tengah berjalan.
wartawan
VTR
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.