Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Padi Dirabas Pengembang, Krama Subak Protes

Bali Tribune

Negara, Bali Tribune

Aktivitas perabasan tanaman padi di lahan perawahan yang masih produktif diprotes Krama Subak Jelinjing, Budeng. Pihak pengembang melakukan penimbunanlahan sawah sekitar 60 are yang masih ditumbuhi padi. Tanaman padi yang dirabas ditumpuk di pinggir jalan. Di sekeliling lahan tersebut, terlihat hamparan padi menghijau setelah proses penanaman.

Pihak Desa Budeng mengaku terkejut dengan penimbunan lahan produktif tersebut untuk perumahan. Subak setempat pun turun tangan akibat protes warga penyanding dari pemilik lahan sawah tersebut, Selasa (06/12/2016). Kelihan Subak Jelinjing Budeng, I Nengah Suka, mengaku terkejut ketika mendapat informasi adanya perabasan padi itu.

Pihaknya pun langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan, ternyata memang benar ada perabasan tanaman padi yang belum lama ditanam. Ia memastikan lahan persawahan dengan luas puluhan are itu masuk kawasan atau wilayah subak setempat dan saat ini sedang masa tanam dengan umur padi baru sekitar satu bulan.

Namun, pihak pengembang perumahan menunjukkan bukti kepemilikan lahan bukan masuk jalur hijau dan layak dijadikan perumahan. Namun demikian, para petani tetap menyayangkan perabasan padi yang baru saja ditanam. Akhirnya, aktivitas pemangkasan padi sementara dihentikan sampai ada kejelasan lebih lanjut. Pihaknya minta agar pembangunan dilakukan setelah panen.

Atas kejadian ini krama subak harus menggelar pecaruan. Selain itu, akan digelar Upacara Ngusaba pada akhir Desember ini. Adanya protes petani krama subak terkait dengan perabasan padi usia muda itu dibenarkan desa setempat. Perbekel Budeng, I Putu Libra Setiawan, mengaku terkejut dengan rencana penimbunan lahan sawah untuk dijadikan perumahan.

Pihak pengembang sendiri menunjukkan dokumen yang menyatakan lahan sawah tersebut boleh dibangun pemukiman. Hal ini diperkuat dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan tahun 1991. Dalam sertifikat yang ditunjukkan pengembang itu tertera lahan bersangkutan sebagai lahan pekarangan bukan lahan pertanian atau sawah.*

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.