BALI TRIBUNE - Menindaklanjuti berbagai ulasan negatif terkait pengalaman wisatawan saat berkunjung ke daya tarik wisata (DTW) Pura Besakih, pelaku industri pariwisata Bali beserta Manajemen Operasional Pura Agung Besakih dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar.
Sejumlah wisatawan memberikan ulasan di TripAdvisor selama melakukan kegiatan wisata di Pura Besakih di antaranya ada yang tidak mengetahui adanya administrasi tiket Rp 60.000.
Ketidakjelasan apakah tiket termasuk sarung atau tidak. Tiket masih belum jelas termasuk guides atau tidak. Selain itu, ada pula permintaan donasi dan tips secara memaksa di luar tiket. Pemandu lokal mengantarkan sampai ke Pura Panataran, namun meminta tambahan sebesar USD 40.
Wisatawan merasa tidak nyaman dengan pedagang acung yang terus mengejar pengunjung. Pemaksaan untuk transportasi ojek dan pemaksaan membeli canang. Ulasan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi citra pariwisata Bali. Sehingga perlu secepatnya diberikan tindakan tegas dan dibuatkan suatu aturan kepada pelaku yang berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan. Ini adalah masalah klasik yang terjadi sejak dulu.
“Dari dulu permasalah seperti ini memang banyak sekali, tidak hanya pedagang acung yang mengganggu ketertiban pariwisata juga ada oknum yang memaksa wisatawan untuk membeli canang. Selain itu juga mengharuskan menggunakan bunga di telinga, penyewaan sarung dengan biaya mahal,” beber Manager Operasional (MO) Kawasan Pura Agung Besakih, Ketut Sumendra di Denpasar, Selasa (20/6). Pihaknya pun meminta solusi kepada stakeholder terkait untuk bisa mengembalikan citra Besakih.
“Saya ingin menata untuk mengembalikan citra Besakih, namun saat melakukan penertiban ini malah saya dimusuhi oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itulah kami meminta kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk diberikan solusi bagaimana cara menanggapi dan menghadapi masyarakat ini,” keluh Sumendra. Dia berharap adanya hukuman/sanksi kepada oknum-oknum yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut, sehingga akan memberikan efek jera.
“Contohnya saja, sebagai MO saya punya staf keamanan untuk mengawasi hal tersebut. Saat saya tidak ada, pedagang acung bebas menawarkan barangnya, nah saat saya datang semuanya kabur. Bahkan petugas yang sudah dibentuk ini belum bisa menangani, sehingga sangat diperlukan sekali sanksi ini,” harapnya. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra menanggapi permasalahan tersebut.
Dia menyatakan dengan tegas sikap pemerintah dalam hal ini yaitu mengatur Besakih untuk menjadi lebih baik. Yuniartha pun mengakui jika dirinya sering menerima keluhan dari wisatawan baik itu melalui surat maupun lisan. “Tentunya kami tidak ingin seperti ini, agar pariwisata kita tidak tercoreng. Makanya perlu menghadirkan Manajemen Operasional Pura Besakih, pelaku industri pariwisata dan stakeholder lainnya untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat,” tegasnya.
