Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Panggil Kepsek SMP

Drs I Ketut Widia Astika

BADUNG ‘jengah’ dicap sebagai daerah paling curang dalam Ujian Nasional (UN) SMA/SMK beberapa walktu lalu. Untuk mengantisipasi hal serupa terulang pada UN SMP, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Badung, Drs I Ketut Widia Astika, Kamis (28/4), langsung mengumpulkan para SMP di Badung. Para kepala sekolah (Kasek) ini ‘dibreafing’ (diberi pengarahan,-red) agar mempersiapkan siswanya menjelang UN SMP yang digelar mulai 9 Mei mendatang.

Disdikpora juga mewarning kepala sekolah agar menjaga nama baik sekolahnya. Yaitu dengan cara ikut mencegah kecurangan dan kebocoran jawaban selama UN berlangsung. “Ya, nanti tiyang (saya) rapat dengan kepala SMP  untuk memberikan pengarahan tentang UN berintegritas,” kata Widia Astika di Puspem Badung.

Ia berharap dengan UN berintegritas ini tidak lagi ditemukan kecurangan apalagi beredar kunci jawaban selama UN berlangsung. “Kita harap kejadian-kejadian seperti itu (kecurangan seperti UN SMA/SMK,-red) tidak terjadi lagi,” harapnya. Selain mengingatkan para kasek, Widia Astika juga minta para pengawas ujian yang ditunjuk masing-masing sekolah bertugas secara jujur.

Selain peran pengawas, kepala sekolah (kasek) selaku penyelenggara juga wajib berperan aktif. Mereka harus siaga di masing-masing sekolah. Kepala sekolah (kasek) harus menegur dan mengawasi para pengawas, karena permasalahan yang bisa timbul selama UN menyangkut integritas sekolah.

“Saya peringatkan para pengawas yang akan ditugaskan untuk mengawasi UN, bekerja jujur. Sehingga tidak ada siswa yang membawa handphone (HP), membawa contekan, kunci jawab dan sebagainya. Karena yang paham betul situasi saat UN itu adalah pengawas,” tegasnya.

Mantan Kepala SMAN 1 Kuta Utara ini pun menuding adanya kecurangan dalam UN SMA/SMK lalu tidak lepas dari keteledoran pengawas. “Yang jelas adanya kecurang murni akibat kelalaian pengawas. Makanya kami selalu ingatkan pengawas agar bertanggungjawab,” kata Widia Astika.

Dalam pelaksanaan UN SMP nanti, setiap kelas akan diawasi dua orang pengawas, di mana salah satunya ditunjuk sebagai penanggungjawab pengawas. Para pengawas ini berasal dari sekolah lain yang penempatannya diatur oleh sub rayon Disdikpora. Dalam UN SMP nanti sedikitnya ada seribu pengawas yang akan disiapkan. “Pengawas ini kita roling dari sekolah lain. Untuk penempatannya diatur sub rayon tapi SKnya dari Disdikpora,” pungkas pejabat asal Kuta Utara ini.

Untuk diketahui UN SMP akan digelar dari tanggal 9 sampai 12 Mei 2016. Jumlah peserta UN SMP sekitar 9.715 siswa dari  57 sekolah. Adapun perincian sekolah, 21 sekolah berstatus negeri dan 31 adalah sekolah swasta, dan 5 sekolah berstatus satuan pendidikan kerjasama (SPK).

wartawan
I Made Darna
Category

Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Bali 'Ugal-ugalan', GPS Siap Uji Polda Bali di Praperadilan

balitribune.co.id | Denpasar - Tim penasihat hukum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, I Made Daging, kembali melontarkan kritik keras terhadap dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Bahkan penetapan tersangka oleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali itu disebut "ugal - ugalan" dan sarat kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Monsun Asia Aktif Picu Angin Kencang dan Peningkatan Tinggi Gelombang, Pelaku Wisata Bahari Diimbau Waspada

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun resminya, bmkgbali pada Rabu (21/1) mengimbau masyarakat Bali untuk tetap waspada potensi cuaca ekstrem tanggal 21-27 Januari 2026. Pada periode tersebut sebagian besar wilayah Bali sudah memasuki puncak musim hujan.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Bali: Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada BPD Bali Dapat Ditetapkan Menjadi Perda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Laporan Dewan terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Sikap/Keputusan Dewan yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bal

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.