Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro DPRD Badung Serap Aspirasi

Bali Tribune / ASPIRASI - Ketua Pansus I Wayan Luwir Wiana saat memimpin acara serap aspirasi Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro DPRD Badung, Selasa (25/6).

balitribune.co.id | MangupuraPanitia Khusus (Pansus) Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Badung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro menggelar serap aspirasi, Selasa (25/6). Serap aspirasi yang dipimpin Ketua Pansus I Wayan Luwir Wiana dilakukan guna menyempurnakan ranperda dari saran dan usul yang didapat. 

Hadir dalam acara serap aspirasi tersebut Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan Kabupaten Badung, I Made Widiana, perbekel dan lurah se-Kabupaten Badung, serta pelaku usaha mikro di Kabupaten Badung. 

Ketua Pansus I Wayan Luwir Wiana mengungkapkan, dari penyerapan aspirasi tersebut banyak hal yang selama ini belum diketahui didapatkan. Salah satunya, banyak kendala di lapangan yang dihadapi dalam penyaluran produk. “Ini yang perlu kita matangkan terkait regulasi mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan sebagai usaha mikro masyarakat di Kabupaten Badung. Kami akan bekerjasama dengan Kadis Koperasi UKM Perdagangan sebelum terbitnya Perbup,” ujarnya. 

Luwir Wiana yang didampingi sejumlah anggota Pansus seperti Kadek Suastiari, Nyoman Gede Wiradana dan I Gusti Ngurah Saskara mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung juga akan memberikan insentif pinjaman kepada usaha mikro melalui Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDI KUMBARA). “Dalam artian pinjaman tanpa bunga. Secara administrasi sepenuhnya akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui leading sektor Dinas koperasi. Semua persyaratan akan ditentukan melalui Bank BPD Bali dan akan dikaji usaha mikro yang layak untuk mendapat pinjaman tersebut,” jelasnya.

Ia meminta kepada Perbekel atau Lurah di Kabupaten Badung agar mendata usaha mikro yang ada di wilayahnya. Saat ini, sudah ada 100 usaha mikro yang terdaftar dan layak mendapat pinjaman. “Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berkembang. Mudah-mudahan yang 100 ini usaha mikronya bisa berkembang. Kami selaku anggota dewan kan selaku pengawasan. Ini akan betul-betul kami awasi setelah perda ini disahkan,” terangnya.

wartawan
ANA
Category

Tebing di Pinggir Jembatan Peken Belayu - Kukuh Longsor Lagi

balitribune.co.id I Tabanan - Tebing di pinggir jembatan Peken Belayu-Kukuh di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, longsor lagi pada Rabu (22/4/2026) sore. Tak hanya itu, material tebing yang longsor itu membuat gelombang air pada aliran Sungai Yeh Ge menerjang areal wantilan pura yang ada di seberangnya.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Gabungan Gelar Penertiban Identitas, Sasar 141 Duktang di Bajera

balitribune.co.id - Tabanan - Tim gabungan di Kecamatan Selemadeg melakukan penertiban identitas terhadap 141 penduduk pendatang (duktang) yang tinggal di lingkungan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Penertiban yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam itu menyasar belasan rumah kos, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Korsleting Listrik, Laundry Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Sebuah tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, dilalap si jago merah pada Selasa (22/4/2026) sekira pukul 08.30 Wita. Kuat dugaan kebakaran  dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel yang kemudian menyambar pakaian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.