Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pariwisata Agar Berkontribusi pada Sektor Pertanian

Bali Tribune/ DILANTIK - Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati saat melantikan Pengurus BPPA di Nusa Dua, Sabtu malam lalu.
balitribune.co.id | Nusa Dua - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati melantik secara resmi Pengurus Bali Purchasing Profesional Association (BPPA) Periode Tahun 2019-2024 dirangkaikan dengan HUT BPPA ke-6 di Singaraja Hall, BNDCC, Nusa Dua, Sabtu (16/11) malam.
 
Dalam sambutannya Wagub yang akrab disapa Cok Ace berharap BPPA sebagai satu-satunya lembaga yang mewadahi purchasing sebagai mediator suplier dalam memasarkan produknya, bisa membantu menyalurkan produk-produk pertanian Bali khususnya ke sektor pariwisata seperti hotel dan restoran. Baik dengan membantu memberikan bimbingan dari segi kualitas maupun kemasan, sehingga bisa diterima pasar sektor pariwisata.
 
"Dari total PDRB Bali, sektor pertanian hanya mengisi sekitar 14,8  persen. Jika terus seperti ini, pertanian bisa ditinggalkan pelakunya. Oleh karena itu, ke depan saya berharap peran  BPPA bisa membantu para pelaku pertanian dengan menyalurkan produk-produknya ke sektor pariwisata. Sehingga pariwisata juga bisa memberi manfaat kepada pertanian, mungkin dengan memberi pelatihan  guna perbaikan kualitas maupun packaging sesuai permintaan pasar sektor pariwisata," ujar Wagub Cok Ace.
 
Cok Ace juga mengatakan,  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) adalah asosiasi para pemilik hotel dan restoran,  yang pengelolaannya belum tentu dilakukan sendiri. Di sinilah, sambung Cok Ace, para pemilik hotel dan restoran tersebut membutuhkan tenaga manajemen yang salah satunya adalah bagian purchasing.
 
Untuk itu keberadaan purchasing yang tergabung dalam BPPA sangat strategis bagi anggota PHRI. Saat ini perbandingan anggota BPPA dengan keberadaan hotel baru sekitar 10 persen, yakni anggotanya sekitar 300 orang sedangkan di Bali terdapat lebih dari 3.000 hotel. Untuk itu Wagub Cok Ace mengajak para purchaser ikut terlibat sebagai anggota, agar semakin menambah informasi perkembangan yang terjadi.
 
"BPPA merupakan urat nadi perusahaan, oleh karena itu saya anjurkan yang belum masuk untuk ikut serta. Para pemilik hotel dan jasa wisata lainnya sangat tergantung pada BPPA, oleh karena itu semoga bisa bekerja dengan baik. Bisa menjadi wadah untuk bertukar Informasi terkait produk-produk  baru dan kiat-kiat dalam memajukan hotel tempatnya bekerja, " pungkas Wagub Cok Ace.
 
Melalui Surat Keputusan PHRI Nomor 002/SK/PHRIBPDBALI/XI/2019 tentang Pengesahan Pengurus BPPA Periode 2019-2024, di antaranya ditetapkan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sebagai Penasehat, dan Ketua BPPA dijabat Komang Masyani.
 
Sementara itu, Ketua BPPA terpilih, Komang Masyani pada kesempatan itu memaparkan visinya di antaranya ke depan berencana menggagas pelatihan-pelatihan. Sebab, melalui pelatihan bisa menilai purchasing yang memiliki kompetensi.
 
"Sehebat-hebatnya seorang purchasing, saat berada ditempat baru harus kembali belajar, disinilah pentingnya pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan mereka," ujarnya.
wartawan
Redaksi

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.