Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pascadilantiknya Sekda A.A. Gede Lesmana, Segera Isi Jabatan Eselon 2, Hindari Kevakuman Terlalu Lama

Bali Tribune/ PASTIKAN - Bupati Suwirta pastikan bakal segera isi pejabat eselon 2 yang banyak kosong.



balitribune.co.id | Semarapura - Pascadilantiknya Sekda Anak Agung Gede Lesmana menggantikan pejabat Sekda Putu Gede Winastra yang telah jalani masa pensiun purna bakti ,Bupati Suwirta segera ancang ancang ambil langkah cepat untuk mengisi jabatan eselon 2 yang banyak lowong diisi pejabat PLT, untuk hindari kevakuman pemerintahan yang terlalu lama.

Hal itu ditegaskan Bupati Suwirta usai melantik Anak Agung Gede Lesmana sebagai sekda Klungkung bertempat dikawasan TOSS Krangdadi Kusamba, Senin (25/9/2023). Terkait jabatan eselon 2 yang masih dijabat PLT sekitar 5 posisi yang masih lowong ini Bupati Suwirta mengaku sudah melayangkan surat ke komisi ASN. "Kita sudah melayangkan surat ke Komisi ASN ,saya langsung kebut karena saya tidak mau terlalu lama dibiarkan kosong maka perjalanan pemkab itu akan goyang karena tidak ada petugas definitif yang mengambil keputusan," ungkapnya.

Bayangkan bapeda kalau kosong siapa yang berani membuat perencanaan berkordinasi dengan Bupatinya kalau hanya mengandalkan pejabat PJ ini sangat berbahaya sekali , justru belajar dari tempat tempat lain yang resiko kosong  terlalu lama sehingga jalannya pemerintahan tidak berjalan dengan baik. “Yang penting saya bisa melaksanakan hak prerogatif saya sesuai dengan aturan yang ada tidak ada yang dibuat buat tapi niat saya agar jangan sampai nanti saya keluar ini jabatan kosong semua berarti PLT tidak bisa menentukan mengisi jabatan ini," ungkap Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta mengingatkan jika pejabat PJ terlalu lama bekerja harus dengan persetujuan Mendagri jangan sampai ini kosong lama kan natinya pejabat di OPD  yang berat termasuk Sekda juga berat apalagi saat langkah pergerakan pastinya tidak ada apalagi jelang penyusunan anggaran tahun 2025 nanti harus ada pejabat yang definitive.

Pengisian jabatan eselon 2 ini termasuk Dinas Kesehatan dan apalagi TOSS ini yang sekarang ini Pejabat DLHP dipegang dirangkap oleh Pejabat Dinas Kebudayaaan selaku PLT. “Ini tugas yang berat sekali untuk melaksanakan sistem yang ada di sini jika tidak dilaksanakan bisa tidak jalan, jangan dikira inovasi ini hanya asal asalan saja padahal ini tergantung dari pada yang menjadi komando di tempat ini,” tuturnya.

wartawan
SUG
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.