Denpasar, Bali Tribune
Gubernur Bali Made Mangku Pastika, kembali mengingatkan cepatnya arus perubahan yang terjadi dewasa ini. Untuk itu, dia mengingatkan agar krama Bali mampu mengambil langkah antisipasi sehingga tak gagap dan terlambat dalam menyikapi perubahan. Harapan tesebut disampaikannya pada pelaksanaan Simakrama ke-81 di Wantilan DPRD Bali, Sabtu (30/7).
Menurut Pastika, cepatnya perubahan antara lain dipicu oleh pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi. “Sekarang ini semuanya serba online, sementara kadang-kadang kita belum siap,” ujarnya. Agar tak tergilas oleh perubahan, Pastika mengajak masyarakat mengikuti setiap perubahan untuk dijadikan dasar dalam menentukan sebuah keputusan.
Sejatinya, ujar Pastika, antisipasi terhadap perubahan sudah diadopsi dalam Visi Bali Mandara. “Salah satu tujuan program Bali Mandara adalah mewujudkan Bali yang maju yaitu Bali yang dinamis, terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan dunia dengan tetap menjunjung kesucian dan taksu Bali,” bebernya.
Selain bicara soal derasnya arus perubahan, Gubernur Pastika juga menyinggung capaian Bali dalam menurunkan angka kemiskinan. Mengacu data Badan Pusat Statistik, Bali berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 218.790 orang atau 5,25 persen pada September 2015 menjadi 178.180 orang atau 4,25 persen pada periode Maret 2016. Capaian ini mengantarkan Bali menempati posisi kedua di bawah DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah.
Pastika tak sependapat kalau capaian itu disebut sebagai sebuah prestasi dan berharap jajarannya tak bangga terlalu berlebihan. “Itu bukan prestasi, tetapi memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,” ucapnya. Pastika pun menyatakan komitmennya untuk tidak surut dalam menekan angka kemiskinan hingga titik terendah. “Kalau bisa sampai nol, itu baru luar biasa,” imbuhnya.
Pelaksanaan Simakrama kali ini kedatangan peserta dari Busungbiu Buleleng yang sempat membuat haru suasana. Adalah I Ketut Suminta, pria paruh baya yang menuturkan nasib malang yang menimpa putra semata wayangnya Wayan Debi Ariyanto (30).”Anak saya menjadi korban penganiayaan dan sekarang sedang menunggu proses operasi di RS Buleleng,” tutur Suminta.
Dia menceritakan, pada tahun 2015 lalu Debi Ariyanto menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan cedera kepala. Pasca kejadian itu, Debi Ariyanto mengalami gangguan kejiwaan dan dinilai menganggu masyarakat di wilayahnya. Sebagai orang tua, Suminta telah berupaya meminta pihak berwenang untuk menanngkap anaknya untuk selanjutnya bisa dilakukan perawatan.
Namun, upayanya tak membuahkan hasil karena dia dipingpong oleh aparat. Alhasil, pada tanggal 26 Juni 2016 lalu, Debi Ariyanto menjadi korban penganiayaan untuk kedua kalinya dan mengalami luka dan patah tulang. Saat ini, menurut Suminta, putranya masih dirawat dan membutuhkan tindakan operasi.
Karena dianggap sebagai korban perkelahian, pihak rumah sakit menyebut yang bersangkutan tak bisa ditanggung JKBM. “Kemana lagi saya mengadu, begitu mendengar informasi ada simakrama dengan Bapak Gubernur, subuh-subuh saya langsung ke sini,” ujarnya tak kuasa menahan tangis.
Setelah mendengar penuturan Ketut Suminta, Pastika langsung mengambil kebijakan dan menginstruksikan Kadis Kesehatan mengontak pihak RS di Buleleng agar perawatan Debi Ariyanto ditanggung JKBM. “Yang jelas, anak itu harus kita selamatkan. Mengenai nantinya ada unsur kriminal atau masalah lainnya akan ditelusuri setelah dia sembuh,” ujarnya.
Berikutnya tampil Ketut Wenten Ariawan yang menyoroti berlarut-lautnya persoalan bangunan liar yang berada pada lahan Pemprov di wilayah Crystal Bay Nusa Penida. Padahal, ujar Wenten, telah ada pihak ketiga yang ingin mengelola kawasan itu agar lebih bernilai ekonomis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali, Ketut Adiarsa, menjelaskan bahwa saat ini lahan seluas 13 hektare tersebut masih dikelola para penyakap dengan dasar Surat Izin Menggarap yang dikeluarkan Pemkab Klungkung.
Terkait dengan rencana pengelolaan lahan oleh pihak ketiga, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Klungkung. “Pendekatan kepada para penyakap juga sudah kami lakukan dan mereka menyambut positif rencana optimalisasi pemanfaatan aset tersebut,” ujarnya.
Sementara, I Wayan Suata dari Legian Kuta mengeluhkan tindakan razia yang menimpa driver grab. Dia memprotes karena razia itu dilakukan kelompok sopir. “Apa mereka berhak melakukan razia seperti itu,” tanyanya. Menyikapi keluhan tersebut, Pastika menyarankan Suata, dkk mengikuti regulasi terkait operasional angkutan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya, ada penyampaian aspirasi dari Wayan Setiawan dari Bongkasa yang mengharapkan pemerintah meningkatkan kualitas dan kemampuan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, dia juga berharap agar bantuan bagi petani disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara I Gusti Ngurah Alit Sudana dari Sedang, Badung menyampaikan harapan agar status jalur hijau di wilayahnya dievaluasi.
