Diposting : 16 June 2020 22:30
I Made Darna - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung di bawah komando Ketua Komisi Gusti Anom Gumanti, Senin (15/6), menggelar rapat kerja (raker) dengan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Badung. Ketujuh OPD tersebut adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Perumahan dan Permukiman.
Selain Anom Gumanti, acara ini dihadiri anggota Komisi II lainnya seperti Nyoman Dirgayusa, Made Wijaya, Wayan Luwir Wiyana, Gusti Lanang Umbara, IB Argapatra, Inda Trimafo, Nyoman Karyana dan Sekwan Gusti Agung Made Wardika.
Dari pihak eksekutif, semua kepala dinas hadir yakni Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Made Widiana, Kadis Perhubungan AA Rai Yudha Darma, Kadis Kominfo GN Jaya Saputra, Kadis Pertanian dan Pangan Wayan Wijana, Kadis Perikanan Nyoman Suardana, Kadis LHK Wayan Puja dan Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara.
Ketua Komisi II Gusti Anom Gumanti saat membuka raker yang berlangsung di lantai III gedung Dewan itu menyatakan, raker digelar untuk melaksanakan fungsi Dewan terutama fungsi kontrol. Komisi II melakukan pengawasan atau kontrol tentang efektivitas dan produktivitas anggaran agar tepat sasaran di tengah pandemi Covid-19.
“Ini terutama setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran kepada OPD,” ujar politisi PDIP asal Kuta tersebut.
Pada kesempatan itu, hampir semua OPD melaporkan rasionalisasi anggaran yang ada di OPD masing-masing. Misalnya Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan rasionalisasi yang dialami dari Rp 44,8 miliar menjadi hanya Rp 15,4 miliar. “Terjadi rasionalisasi hampir Rp 29,3 miliar,” katanya.
Demikian juga di Dinas Perikanan dari anggaran awal Rp 11,4 miliar dirasionalisasi menjadi hanya Rp1,6 miliar. “Dengan anggaran sebesar ini, kami hanya bisa melaksanakan kegiatan rutin,” ujar Suardana.
Demikian juga untuk Dinas LHK. Anggaran awal, kata Wayan Puja, tercatat Rp 157 miliar dirasionalisasi menjadi hanya Rp 82 miliar. Dana ini digunakan untuk upah Rp 33 miliar dan sisanya untuk operasional rutin dan pemeliharaan alat berat.
“Program mandiri sampah seperti TPS 3R di desa atau kelurahan belum bisa berjalan,” katanya.
Hal sama terjadi di Dinas Perkim. Dari anggaran awal Rp 67 miliar lebih direfokusing menjadi hanya Rp19,2 miliar. “Karena itu, banyak program termasuk pokir Dewan belum bisa kami laksanakan,” tegasnya.
Anggota Komisi II Nyoman Dirgayusa pada kesempatan itu berharap Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan memanfaatkan koperasi sekunder Jagadhita sebagai konsultan bagi koperasi primer di Badung.
Setelah itu, akan ada pemeringkatan dan Badung bisa memberikan bantuan berupa stimulus dari hasil pemeringkatan tersebut. Dia pun menyarankan agar produk-produk pertanian bisa memberikan nilai tambah berupa produk kuliner yang bisa mendukung bangkitnya pariwisata ke depan.
Anggota lainnya Made Wijaya mempertanyakan ketahanan pangan di saat pandemi Covid-19. “Pasar murah pun belum bisa dilaksanakan,” katanya sembari berharap dinas terkait memikirkan hal ini terutama ketahanan pangan ke depan.
Anggota lainnya Wayan Luwir Wiyana mempertanyakan ada koperasi yang belum mengantongi NPWP. Dengan begitu, NPWP ini menjadi kendala untuk koperasi memperoleh stimulus. Terkait LHK, Luwir meminta OPD ini mulai memikirkan taman-taman dan kebersihan menjelang new normal yang akan berlaku dalam waktu dekat.
Anggota lainnya GL Umbara banyak menyoroti soal pertanian. Dia meminta Dinas Pertanian serius memperhatikan kebutuhan pertanian agar petani bangga menjadi petani seperti visi Bupati Giri Prasta.
Sementara Inda Trimafo menyoroti banyak produk pertanian yang terbuang percuma karena pariwisata mati suri. “Ini harus menjadi perhatian kita bersama sehingga petani tidak dirugikan,” katanya.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Untuk menjaga phisical distancing, Komisi II berfoto bergantian dengan tiap OPD.
