Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PB Perkemi Tetap Helat Pra-PON Sesuai Jadwal

Bali Tribune/ Yudi Siswantoro dan Nyoman Suwarjoni Astawa (kanan)
balitribune.co.id | Denpasar - Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi) tetap akan menghajat Pra-PON sesuai jadwal meski gelaran PON XX/2020 Papua ada kemungkinan diundur hingga tahun 2022.
 
Ketua Majelis Guru PB Perkemi, Yudi Siswantoro ditemui di sela-sela pelaksanaan Gashuku Nasional Wilayah Tengah (Gasnaswilteng) di Denpasar, mengatakan, hasil rakernas beberapa waktu lalu, Pra-PON untuk cabor kempo akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada November 2019.
 
“PON XX mau diundur atau dimajukan tidak akan mempengaruhi jadwal Pra-PON kempo yang sudah kami tetapkan. Kalau terpengaruh, maka akan berantakan semua. Jadi, apa yang telah direncanakan akan kami laksanakan,” tutur Yudi Siswantoro, Minggu (18/8).
 
Seperti diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua PB PON XX, hari Senin (19/8) menghadap Presiden Joko Widodo dan meminta agar pelaksanaan PON XX yang sedianya Oktober 2019 diundur tahun 2022.
 
Alasan Enembe menunda PON XX karena menyangkut peralatan pertandingan dan pembangunan infrastruktur lainnya, yang ternyata harus dibangun dari nol. Untuk PON saja, kata Enembe, diperlukan dana Rp 4 triliun.
 
Yudi Siswantoro mengatakan, seluruh provinsi sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Pra-PON, termasuk cabang olahraga kempo. Karena itu, PB Perkemi berharap adanya kendala yang muncul mengenai PON XX/2020 hendaknya dicarikan solusi sehingga tidak sampai menunda gelarannya.
 
 Kalaupun nantinya diundur hingga tahun 2022, Yudi Siswantoro mengatakan PB Perkemi mesti membuat event, bahkan berskala internasional supaya para kenshi masing-masing daerah yang dipersiapkan ke PON bisa diturunkan di event tersebut.
 
“Kalau nanti PON XX diundur menjadi tahun 2022, PB Perkemi akan gelar kejuaraan dunia di Indonesia dengan mengundang berbagai Negara.  Banyak provinsi di Indonesia yang siap jadi tuan rumah event tersebut,” ucapnya.
 
Yudi mengakui jika nantinya PON diundur, maka hasil Pra-PON 2019 jika digunakan pada PON tahun 2022, mungkin sebagian sudah tidak bisa berlaga karena faktor usia dan kondisi fisik. Misalnya, berat badannya sudah tidak sesuai lagi dengan kelas yang diikuti saat Pra-PON.
 
“Kalau itu kondisinya, mungkin juga Pra-PON digelar ulang dekat-dekat PON 2022 karena ada pautan usia ini termasuk juga perubahan berat badan akan berubah,” demikian Yudi Siswantoro.(u)
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.