Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pegawai DLH Gianyar Terusik, THL Kantor Honor Lapangan

Bali Tribune / PEGAWAI THL - Petugas sampah, pegawai THL lapangan di DLH Gianyar.

balitribune.co.id | GianyarPerbedaan honor antara Tenaga Harian Lepas (THL) dengan petugas di kantor dan lapangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar, sujatinya hal biasa. Namun, ketidaknyamanan antar pegawai setempat mulai terusik, setelah adanya kebijakan yang dinilai tebang pilih. Dimana, sejumlah pegawai yang tugasnya di kantor, justru distatuskan lapangan. Hasilnya, pendapatannya lebih tinggi dibanding dengan pegawai THL kantoran lainnya.

Dari keterangan yang diterima, Selasa (1/6/2021), kebijakan ini berubah sebagai buntut pemotongan gaji tenaga harian lepas (THL) akibat efisien anggaran pasca pandemi Covid-19. Dimana sejumlah pegawai THL kehilangan jam kerja. Hanya saja, beberapa THL kantoran yang kini jam kerja dipangkas, justru diselamatkan dengan status THL lapangan. Hanya saja, aktivitasnya tidak pernah di lapangan dan tetap bersama THL kantoran lainnya.  

Kondisi inipun memicu rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para THL, karena pemberian status lapangan itu membuat sejumlah pegawai mendapatkan honor lebih tinggi.

“Kalau dia memang kerja di lapangan kami rasa tidak akan memicu kecemburuan seperti ini. Masalahnya, beberapa THL ini kerjanya sama seperti kami dan  tidak pernah kerja di lapangan,” ungkap salah seorang THL yang namanya enggan disebutkan.

Kuat dugaan, THL yang diketahui dekat dengan pimpinan ini diberikan status pekerja lapangan untuk menyelamatkan jam kerja. Sehingga penghasilannya, selamat dari pemotongan dan malahan justru ada yang bertambah. Ironisnya lagi, THL yang diuntungkan ini rata-rata pendatang baru, sehingga THL yang sudah mengabdi lebih lama hanya bisa gigit jari. Disebutkan, jumlah pegawai THL Kantoran yang kini berstatus pegawai lapangan mencapai  belasan orang.  

“Seperti THL di dinas lainnya, kami sebenarnya memaklumi kebijakan bupati terkait pemotongan honor dengan memangkas jam kerja. Masalah ini, di Dinas kami ada kebijakan yang tebang pilih,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala DLH Gianyar Ni Made Mirnawati menengaskan jika rekap kerja petugasnya semuanya menyesuaikan jam kerja. Semua THL di Dinas Lingkungan Hidup Gianyar bertugas sesuai kontrak kerja. Seperti halnya THL untuk tenaga lapangan, mereka kerja langsung di lapangan, seperti tenaga kebersihan dan sopir angkutan sampah, dan ada mandor lapangan yang mengawasi pergerakan mereka.

Hanya saja, paparnya, pengawasan tidak hanya bisa dilakukan di lapangan, tetapi bisa juga dilakukan di kantor. Karena itu, tenaga lapangan yang sudah menyelesaikan pekerjaan di lapangan, agar kembali dan standby di kantor. Karena dari kantor bisa tetap memantau pergerakan tenaga kebersihan dan sopir truk sampah.  

"Bahkan, saat di kantor, kami juga tugaskan untuk membantu pekerjaan kantor yang mendesak. Pengaturan ini, untuk mengefektifkan jam kerja mereka, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan di DLH," jelasnya.

wartawan
ATA
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.