Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaksanaan MPLS Tidak Dilakukan Serentak

MPLS - Suasana pelaksanaan MPLS di SMKN 2 Bangli

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)  untuk tingkat SAM/SMK di Bangli tidak berjalan secara serentak. Ada sekolah yang sudah mulai melakukan MPLS dan adapula sekolah baru memulai MPLS  pasda tanggal 16 Juli mendatang  mengacu surat edaran yang dikeluarkan pemerintah provinsi Bali. Sekolah yang telah melaksanakan MPLS seperti  seperti SMAN 1 Bangli, SMKN 2 Bangli. Kepala SMKN 2 Bangli I Wayan Suparta mengatakan surat t edaran tentang MPLS SMA/SMK Negeri Provinsi Bali diterima Minggu (8/7) malam via Wats App. Walaupun ada surat edaran, pihaknya tetap melaksanakan MPLS sesuai jadwal yang telah disusun sekolah. Menurutnya, yang menjadi pertimbangan MPLS dilaksanakan lebih awal dari surat edaran yakni agar tidak menggagu kalender pendidikan “ kalau diundur program sekolah akan ikut mudur,” ungkapnya,Senin (9/7). Mundurnya pelaksanaan MPLS dikarena dibukanya gelombang II pendafatran PPDB, yang notabene memberikan kesempatan bagi siswa yang masih tercecer yang belum mendapatkan sekolah. “Meski kami sudah melaksanakan MPLS, namun kami tetap membuka pendaftaran PPDB, selain memang di sekolah kami masih ada kuota, terutama kriya kayu dan usaha perjalanan wisata,” jelasnya. Wayan Suparta yang juga Ketua MKKS SMK mengungkapkan, dalam MPLS adapun materi yang diberikan yakni terkait kedisiplinan ,pengenalan kurikulum, PBB, pendidikan karakter, PMR, dinamika kelompok dan lagu kebangsaan serta tata tertib. ”Pelaksanaan MPLS selama enam hari dari tanggal 9-14 juli,” terangnya. Sementara Kepala SMKN 3 Bangli I Ketut Arisa mengatakan, pihaknya akan melaksanakan MPLS sesuai dengan edaran, namun sebelum itu pihaknya menggelar pra MPLS. “9-14 Juli kami laksanakan kegiatan pra MPLS, yang diisi dengan kegiatan kerja bakti, pendataan administrasi kesiswaan. Dan pada 16 Juli mendatang dibuka MPLS,” kata I Ketut Ariasa.  

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.