Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaku Perjalanan Keluar Bali Tanpa Rapid Test Diminta Putar Balik

Bali Tribune / SURAT JALAN - Selain melengkapi dengan persyaratan surat hasil rapid test dan surat jalan, pelaku perjalanan juga wajib mendapat stempel dari Dishub Bali untuk bisa menyeberang.

balitribune.co.id | Negara - Selain terhadap pelaku perjalanan yang masuk Bali, pengawasan dan pemeriksaan ketat juga dilakukan terhadap pelaku perjalanan yang akan keluar Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Selain hasil rapid test, pelaku perjalanan yang akan ke Jawa juga wajib mendapat stempel dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Sebelum tiba di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, mulai Senin (1/6) pelaku perjalanan yang hendak menyeberang ke Jawa wajib melalui pemeriksaan di UPPKB atau Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk. Seluruh kendaraan baik sepeda motor, angkutan umum seperti bus AKAP dan travel serta angkutan logistic wajib masuk jembatan timbang. Hanya pelaku perjalanan yang persyaratannya lengkap seperti surat jalan dan surat hasil rapid tes negatif yang diberikan stempel dan diperbolehkan menuju pelabuhan.

Sedangkan pelaku perjalanan yang tidak lengkap dikembalikan ke daerah asalnya. Koordinator UPPKB Cekik, I Ketut Iriana Waskita mengatakan pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut surat edaran Gubernur Bali, tentang ketentuan untuk melampirkan Surat Keterangan Hasil Negatif dari uji swab berbasis PCR bagi pelaku perjalanan melalui jalur udara, serta, hasil negatif atau nonreaktif dari rapid test bagi para pelaku perjalanan melalui jalur darat.

“Pemeriksaan ini adalah untuk menyaring mereka yang mau menyeberang ke Jawa,” ujarnya.

“Selain petugas khusus, semua orang baik pengemudi dan kernet angkutan logistik, penumpang angkutan umum, pengendara sepeda nortor maupun pejalan kaki wajib membawa harsil rapid tes negatif jika akan menyeberang ke Jawa,” imbuhnya.

Bahkan pelaku perjalanan yang membawa persyaratan lengkap termasuk hasil rapid tes negatif, juga wajib mendapat stempel khusus di pos Jembatan Timbang yang merupakan syarat wajib untuk bisa membeli tiket dan menyeberangan melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

“Yang tidak mendapat stempel tidak akan bisa menyeberang. Jangankan menyeberang untuk membeli tiket saja tidak bisa,” tegasnya.

Dari pemeriksaan tersebut hingga Senin sore, sudah ada seratus orang lebih yang dilarang menyebrang atau dikembalikan untuk melengkapi melakukan rapid tes yang bisa dilakukan di Puskesmas atau di rumah sakit lain yang melayani rapid test.

“Yang kita kembalikan itu ada sopir dan kernet angkutan logistik. Ada pengendara sepeda motor serta penumpang angkutan umum,” tandasnya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pelaku perjalanan untuk bisa lolos pemeriksaan. Seperti modus pemotor yang berhasil digagalkan oleh pecalang dan polisi di Gilimanuk Senin dini hari. Pengungkapan modus ini berawal dari informasi dari seorang pecalang Banjar Samiana, Gilimanuk tentang adanya pemotor yang hendak menyeberang dengan cara menyembunyikan kendaraannya di dalam truk. Sekitar pukul 01.00 Wita Satgas Patroli mendatangi TKP dan mendapati truk yang mengangkut empat unit motor beserta pengendaranya.

Kasat Lantas Polres Jembrana, Iptu Sinta Ayu Pramesti dikonfirmasi Senin (1/6/2020) membenarkan jajajarannya yang dipimpin Kanit Turjawali Sat Lantas Jembrana saat melakukan patroli di wilayah Kelurahan Gilimanuk mendapati pelaku perjalanan yang bersembunyi di dalam bak truk.

“Mereka menyembunyikan kendaraannya di dalam truk. Setelah kami cek mereka tidak mempunyai surat keterangan rapid test. Mereka kami minta menurunkan kendaraannya dan kembali menuju Denpasar,” paparnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.