Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemahaman Bahaya Rabies Rendah, Vaksinasi Kerap Ditolak Warga

Bali Tribune/ VAKSIN - Petugas vaksinasi massal rabies kerap mendapat penolakan dari warga.
balitribune.co.id | Negara - Kendati rabies masih menjadi zoonosis yang mengkhawatirkan, namun pemahaman masyarakat terhadap rabies hingga kini masih rendah. Terbukti, petugas vaksinasi rabies massal saat turun ke lapangan kerap mendapat penolakan dari warga pemilik hewan penular rabies (HPR). Padahal wilayah yang disasar pada tahap pertama vaksinasi massal merupakan wilayah yang masuk zona merah rabies.
 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, Jumat (29/3), terdapat 16 desa yang menjadi proritas pertama pada vaksinasi rabies masal kali ini. Untuk Kecamatan Melaya terdapat 5 desa yakni Warnasari, Melaya, Tukadaya, Blimbingsari, Tuwed.  Di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana terdapat masing-masing dua desa yakni Berambang dan Kaliakah serta Dauhwaru dan Batuagung. Di Kecamatan Mendoyo ada empat desa yakni Yehembang Kangin, Delodbrawah, Penyaringan dan Yeh Sumbul.
 
Sedangkan ada tiga desa di Kecamatan Pekutatan yakni Asahduren, Gumbrih dan Pangyangan. Kepala Bidang Keswan Kesmavet, drh, I Wayan Widarsa dikonfirmasi Jumat kemarin mengatakan vakisnasi masal priotas pertama yang dimulai sejak Senin (18/3) tersebut menyasar wilayah yang terdapat kasus gigitan positif dua tahun terakhir. Pihaknya mengakui pemahaman masyarakat terhadap bayaha rabies masih rendah termasuk kesadaran untuk mencegah penularannya. Selama turun kelapangan ke wilayah zona merah itu, personilnya memang kerap mendapat penolakan dari pemilik HPR.
 
“Ada warga di desa-desa menolak hewan peliharaannya divaksin karena dikira akan menyebabkan gudig. Padahal tidak ada kaitannya sama-sekali sama penyakit kulit,” ujarnya. Pihaknya menurukan 60 personil terdiri dari 30 orang A-Tim untuk menangani HPR yang beringas dan 30 orang Tim Regular untuk menangani HPR jinak selama enam hari kerja dari pukul 08.30 Wita hingga pukul 17.00 Wita.
 
Ia menyebut tiga desa zona merah di Kecamatan Pekutatan sudah berhasil dituntaskan. “di Pekutatan sudah 9 banjar 1.438 anjing, 49 kocing dan 2 kera. Dari 27 banjar di Melaya baru 10 banjar dengan 1.250 anjing, 6 kucing dan 1 kera. Di Negara baru 10 banjar, sisa 3 banjar, ada 1.642 ekor dan 63 kucing. Di Jembrana ada 16 banjar, yang sudah baru 10 banjar dengan 1.337 anjing, 32 kucing dan 4 monyet. Di Mendoyo sudah 10 banjar dengan 1.413 anjing, 65 kucing dan 2 monyet, 19 banjar lainnya masih kami garap. Setelah prioritas pertama tuntas kami sasar wilayah yang lain. Kami siapkan 40 ribu dosis” tegasnya.
 
Pihaknya menargetkan vaksinasi diseluruh wilayah di Jembrana bisa tuntas pada awal Mei mendatang sehingga bisa menekan angka gigitan positif rabies yang tahun ini sudah ditemukan 2 gigitan positif yakni di Desa Berangbang dan Desa Warnasari. “Stok vaksin kami ready. Tapi kami tidak dapat menekan angka gigitan, yang kami tekan adalah kasus positif rabies. Kalaupun HPR menggigit manusia, kalau sudah divaksinasi jelas lebih aman. Selain HPR memakai kalung (colar) merah, rumah pemilik HPR yang sudah divaksinasi juga ditempeli stiker dan diberikan buku tanda vaksinasi. Setelah tuntas semuanya, nanti tinggal antisipasi kelahiran baru,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sengkarut Lahan Puluhan Miliar di Canggu, Laporan Korban di Polda Bali Masih 'Membeku'

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus mafia tanah di Bali kembali terjadi. Seorang wanita, Sella Sakinah (34) melaporkan kasus dugaan penyerobotan tanah di Desa Canggu, Kabupaten Badung dengan terlapor berinisial HS ke Polda Bali. Namun laporan sejak 12 Desember 2024 dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/857/XII/2024/SPKT/Polda Bali itu belum ada perkembangan yang berarti.

Baca Selengkapnya icon click

Sinkronisasi Kinerja 2026 Langkah Strategis Pemkab Tabanan Akselerasi Visi AUM

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan (BKPSDM) melaksanakan kegiatan Desk Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang berlangsung selama lima hari, Selasa (24/2/2026) hingga Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bimtek Evidence 2026, Langkah Nyata Pemkab Tabanan Hadirkan Layanan Unggul dan Inklusif

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat kualitas tata kelola pelayanan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Pemenuhan Evidence Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan tersebut berlangsung pada Selasa (25/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Kasus Penculikan WNA Ukraina, 4 Orang Terduga Pelaku Kabur ke Luar Negeri

balitribune.co.id I Denpasar -  Polda Bali saat ini tengah memburu pelaku penculikan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina berinisial IK. Polda Bali mengindentifikasi ada enam terduga pelaku. Sayangnya, empat terduga pelaku disebutkan telah melarikan diri ke luar negeri melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejar Pelaporan SPT, KPP Se-Bali Layani Wajib Pajak di Hari Libur

balitribune.co.id I Denpasar - Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah Bali membuka layanan pada akhir pekan. Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bali, Darmawan, dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat (27/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.