Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pembelian BBM Tersendat, Pengangkutan Sampah Terhambat

Bali Tribune / SAMPAH - Belasan sopir truck pengangkut sampah DLH Jembrana tidak bisa bekerja karena pembelian BBM yang tersendat.

balitribune.co.id | Negara - Pengangkutan sampah di Jembrana kini kembali bermasalah. Teranyar, belasan tenaga pengangkut sampah tidak bisa bekerja. Mogok kerja ini lantaran truk pengangkut sampah tidak bisa beroprasi akibat tersendatnya BBM.

Pengangkutan sampah di Jembrana selama ini tergantung dari operasional truck pengangkut sampah. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini ada 14 truck pengangkut sampah. Operasional truk milik Pemkab Jembrana ini menggunakan BBM dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jembrana. Namun kini jatah BBM untuk truck pengangkut sampah tersendat.

Tidak adanya kejelasan terkait pembelian BBM truck pengankut sampah tersebut membuat belasan personil pengangkut sampah di DLH Kabupaten Jembrana memilih untuk mogok kerja. Seperti Rabu (4/12) belasan petugas pengangkut sampah ini tidak beroperasi. Mereka sudah tidak mendapatkan BBM yang butuhkan untuk operasional pengangkutan sampah ke titik penampungan.

Bahkan untuk kelancaran pengangkutan sampah agar tidak menimbulkan keluhan di masyarakat, sejumlah sopir truck pengangkut sampah inii mengaku merogoh uang kantong pribadinya untuk talangan pembelian BBM. Dikhawatirkan apabila persoalan tersendatnya BBM ini berlanjut maka pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) akan terganggu.

Persoalan ini berpotensi menimbulkan persoalan sampah yang akan meluber di TPS akibat tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Banjar Peh, Desa Kaliakah, Negara. Agar pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA bisa berjalan, untuk mengisi BBM pada truck sampah disiasati dengan menyedot BBM dari tangki kendaraan yang BBMnya masih banyak dan jarang dipakai.

pengangkutan sampah juga disiasati. jika biasanya satu armada truk rit pengangkutan sampah satu bolak balik dati TPS ke TPA bisa sampai dua kali bahkan lebih, kini hanya bisa satu kali bahkan pengangkutan sampah kini difokuskan pada titik vital seperti pasar dan tempat umum atau keramaian lainnya. "kalau ada BBM kami jalan,” ungkap salah seorang sopir truk sampah DLH, Gede Basur.

Para sopri ini pun kini mengaku sudah tidak mampu untuk mengeluarkan uang pribadinya untuk menalangii pembelian BBM, "masih menunggu BBM dan instruksi dari atasan pakah kami jalan atau tidak. Kami tidak bisa selalu membiayai atau istilahnya manjar. Ini terjadi mulai kemarin. Harapannya biar cepat kembali normal. Kasihan juga masyarakat di bawah,” ujar sopir truck, I Made Widiana.

Tersedatnya BBM untuk pengangkutan sampah ini juga diakui SPBU yang menjadi rekanan penyedia BBM di DLH Jembrana. Administrasi SPBU di Jalan Denpasar Gilimanuk Desa Kaliakah, Ni Putu Yanti Ariasih mengakui untuk sementara pihak SPBU menghentikan pemberian solar kepada DLH Jembrana. Terlebih menurutnya jatah solar yang diberikan sudah melebihi kesepakatan.

Ia menyebut SPBU selama ini memberikan jatah untuk DLH membeli bbm solar hanya Rp 25 juta. Selain karena kuota bbm yang sudah habis, menurutnya tidak diberikannya solar kepada DLH oleh SPBU lantaran tunggakan BBM sebelumnya juga belum dibayarkan oleh DLH. Kondisi ini juga diperparah oleh kelangkaan solar lantaran kuota solar dari Pertamina yang mulai habis di akhir tahun. 

Ia mengakui pihak SPBU pun kini melakukan pembatasan. "Diakhir tahun ini untuk solarnya itu kami dibatasi kuotanya di SPBU. Sudah ada limit kerjasamanya jadi limitnya itu sudah melebihi kuota. Kalau untuk SPBU ini kita kasih sekitar Rp 20 jutaan. Karena limitnya sudah habis Jadi kami nunggu pembayarannya dulu baru kami bisa memberikannya lagi.” paparnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa mengakui selain DLH Jembrana, permasalah tersedatnya BBM ini juga terjadi di instansi lain seperti di Pemadam Kebakaran dan BPBD. Pihaknya menyebut keterlabatan pembayaran BBM ini lantaran adanya gangguang pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak dua hari belakangan ini.

"Untuk BBM itu memang sudah ada bahkan kami sudah menambahkan itu pada APBD perubahan. Cuman bermasalahnya ini ada pada sistem pengamprahan dan kebetulan hari ini baru mulai bisa dioperasionalkan lagi. Mudah-mudahan segera bisa di amprah dan bisa kita isikan sehingga hari Kamis (5/12) sudah bisa cair,” tandasnya.

wartawan
PAM

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.