Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Sedang Bahas Regulasi Produksi Batubara

esdm
Pandu Sjahrir (kiri), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

BALI TRIBUNE - Pengusaha batubara kedepannya akan mengalami kesulitan dalam menaikkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar global. Hal itu dikarenakan terkendala spare part untuk mesin produksi batubara. Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir disel-sela APBI Coaltrans Conference 2018 di Nusa Dua Badung, Senin (7/5). Secara garis besar dia mengakui untuk masalah produksi memang banyak pemain atau pengusaha di sektor pertambangan batubara kesusahan spare part alat mesin pertambangan. "Sampai 2019 akan sangat susah menaikkan produksi secara global. Tapi juga untuk pemain lebih kecil lebih susah lagi karena kekurangan dari sisi financing atau keuangan," terang Pandu. Pihaknya memprediksi tahun 2019 mendatang peningkatan produksi batubara 10 persen nampaknya akan sulit terpenuhi. "Karena untuk mengambil insentif itu harus ada cukup spare part dan mesin yang ada dari sisi kontraktor," cetusnya. Sehingga pengusaha besar dan yang kecil menurut Pandu akan mengalami kesusahan untuk menaikkan produksi.Mesin produksi yang digunakan di Indonesia pun kebanyakan bukan dari dalam negeri. "Jadi untuk melakukan order sampai 12 bulan. Isunya memang timing, juga banyak pemilih dan juga ketakutannya untuk berivestasi dari kontraktor untuk memesan alat harus payback hingga 3-5 tahun," jelasnya. Lebih lanjut dia mengatakan jika sekarang ini harga batubara pun cukup baik. Hal itu bisa dilihat lebih banyak yang melakukan akuisisi/pembelian daripada greenfield. "Tahun ini saja sudah ada transaksi dilakukan satu pemain batubara membeli tambang," imuhnya. Dikatakannyan, APBI selama 6-8 bulan terakhir ini selalu mendukung pemerintah dalam pemenuhan listrik di Tanah Air. "Kita menambah investasi bukan hanya menambah eksplorasi tapi untuk penambahan hilirnya (investasi) juga," beber Pandu. Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan cadangan batubara saat ini 124 miliar ton. Batubara kata dia bukan lagi sebagai komoditi tetapi sekarang sudah menjadi kebijakan energi nasional. Kuota untuk memenuhi kebutuhan domestik pada 2019 sebanyak 120 juta ton. Sedangkan jumlah produksi tahun 2019 tidak jauh dari tahun 2018 yaitu 481 juta ton. Namun untuk kebutuhan batubara di Bali per tahunnya kurang lebih 2 jutaan ton. "Sekarang kita sedang membahas regulasi-regulasi untuk meningkatkan eksplorasi dari perusahaan. Misalnya contoh jika perusahaan kalau menaikkan produksi harus menambah cadangannya dulu," katanya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Gerindra DPRD Badung Sebut PAD Masih Berpotensi Naik

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.