Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemerintah Tambah Kuota Pengiriman Sapi ke Luar Daerah

Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi.
Bali Tribune / Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi.

balitribune.co.id I Singaraja - Keluhan peternak dan pengusaha terkait terbatasnya kuota sapi direspon cepat pemerintah. Melalui Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi, kuota sapi Bali ke luar daerah yang sebelumnya telah habis ditambah cukup signifikan yakni sebanyak 3.500 ekor, mengingat permintaan di pasar masih cukup tinggi. Penambahan itu diputuskan oleh Pemprov Bali bersama DPRD Bali untuk mengantisipasi lonjakan permintaan hewan kurban, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kresna Budi mengatakan, kuota tambahan sebanyak 3.500 ekor tersebut merupakan hasil koordinasi antara pihak legislatif dan Gubernur Bali. Keputusan ini juga menjadi respons atas keluhan para pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan melakukan pengiriman akibat kuota yang telah habis. "Menanggapi keluhan sebagian pengirim sapi dengan habisnya kuota, patut disadari dan dipahami bahwa pemerintah juga ikut prihatin atas masalah ini. Makanya saya sebagai anggota Dewan juga berkomunikasi dengan Gubernur. Astungkara, Apa yang menjadi masukan kita diterima dengan baik oleh Gubernur kemarin," ujar IGK Kresna Budi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hewan kurban, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. "Biar bagaimanapun juga, namanya hari raya, ini adalah bentuk kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, ya harus didukung juga. Makanya kuota sapi kiriman dalam rangka Idul Adha ini bisa berjalan dengan bagus," imbuhnya.

Selain itu, penambahan kuota juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi peternak lokal di Bali. Dengan meningkatnya permintaan, harga sapi di pasaran dinilai akan kembali stabil dan menguntungkan. "Di samping itu juga, harga sapi di Bali kan menjadi lebih berharga atau bernilai. Selama ini keluhan kan sedikit sekali ada pengiriman. Di saat momentum untuk mendapatkan harga yang baik, tapi kuota terbatas. Untuk itulah dari hasil diskusi saya sama Gubernur, kuota sapi ditambah lagi 3.500 ekor," jelasnya.

Ia berharap kebijakan ini dapat memastikan distribusi hewan kurban berjalan lancar hingga Idul Adha usai, serta menjaga ketersediaan stok di daerah tujuan. "Kita tetap berjaga-jaga sampai Hari Raya Idul Adha ini berakhir. Jadi stok untuk hewan kurban jadinya kan lebih aman lah di daerah Jakarta dan sekitarnya," tandas Kresna Budi.

Sebelumnya, peternak dan pengusaha mengeluhkan terbatasnya kuota pengiriman sapi Bali keluar daerah ditengah tingginya permintaan pasar. Meski Pemerintah Provinsi Bali telah menaikkan kuota pengiriman sapi menjadi 50.000 ekor pada tahun 2026 dari sebelumnya sekitar 40.000 ekor, pelaku usaha menilai angka tersebut masih belum mampu mengimbangi tingginya permintaan pasar.

Salah satu pedagang sapi asal Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Made Taro, mengungkapkan permintaan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Banten, Solo, Yogyakarta, Bogor hingga Banjarmasin. "Kami berharap akan ada penambahan kuota pengiriman sapi mengingat permintaan masih tinggi. Dan dalam momen ini hanya beberapa hari ada lonjakan permintaan dan kemungkinan masih terus akan ada peningkatan hingga menjelang hari raya (Idul Adha)," ujarnya beberapa waktu lalu.

wartawan
CHA
Category

Komisi IV DPRD Badung Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Layak Anak

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click

Seniman Fokus Berkarya, Bupati Badung Pastikan Hak Diterima Utuh Tanpa Potongan

balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah tingginya ekspektasi terhadap kualitas seni daerah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah tegas untuk menjamin transparansi distribusi dukungan bagi para seniman. Langkah ini diambil guna menghapus kekhawatiran adanya intervensi, potongan dana, hingga praktik tidak sehat yang kerap membayangi ruang kreatif pelaku seni di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Mandung Hanya akan Terima Sampah Residu, TPS3R Sadu Kencana Sudah Curi Start

balitribune.co.id I Tabanan – TPS3R Sadu Kencana di Desa Dauh Peken menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan baru Pemkab Tabanan yang hanya akan menerima sampah residu di TPA Mandung mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Pengelola menyebut langkah itu sejalan dengan program edukasi pemilahan sampah dari rumah yang telah mereka rintis sejak 2023 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Rencanakan Pengadaan 3 Mesin RDF Jelang Penutupan TPA Suwung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung berencana mengadakan tiga unit mesin pengolah sampah residu menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) menjelang penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026.

Rencana tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.