Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemimpin Bali Wajib Pantau Efektivitas Pembangunan Pariwisata Bali

WISATAWAN - Sejumlah wisatawan saat berkunjung ke Pura

BALI TRIBUNE - Menurut pengamat pariwisata, Mangku Made Sulasa Jaya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah menguntungkan bagi penduduk yang dikunjungi wisatawan secara berkelanjutan. Hal ini kata dia merupakan prinsip kelima etika pembangunan pariwisata dunia yang harus dipasangkan dengan prinsip dasar atau filosopi pembangunan daerah yang memiliki kekhasan berbeda beda. "Seperti contohnya di Bali yang memiliki filosofi kehidupan berdasarkan Tri Hita Karana dan pembangunan pariwisata budaya," katanya beberapa waktu lalu di Denpasar. Dia yang juga penekun spiritual itu mengatakan, untuk mengukur efektivitas pembangunan pariwisata dibutuhkan rencana sasaran yang utuh diantaranya menyangkut standar kualitas, target sasaran secara terukur. "Termasuk rencana pencegahan dan penanggulangan dampak negatif pembangunan pariwisata yang menyebabkan percepatan menurunnya kualitas industri pariwisata itu sendiri," jelas Mangku Sulasa. Namun ada satu hal menarik, dimana dijadikannya Bali sebagai contoh pembangunan kepariwisataan di Indonesia, dengan adanya istilah sepuluh Bali baru atau Bali and Beyond. Hal ini yang mengharuskan Bali terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas diatas kualitas destinasi pariwisata di daerah lain. "Salah satu contoh saja pada sisi kualitas infrastruktur jalan, parkir dan penanganan sampah di ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar yang masih sangat kurang baik, yang merusak pencintraan pariwisata Bali," sebutnya. Dipaparkan Mangku Sulasa, analisa dan sasaran perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas setiap kegiatan yang berkelanjutan termasuk dalam pembangunan kepariwisataan yang dalam Undang undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 meliputi pembangunan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan dimana dalam bidang industri saja melibatkan minimal 13 jenis usaha kepariwisataan. "Banyak pakar mengatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara capaian dengan target sasaran minimal satu persen dan maksimal 100 persen," imbuhnya. Dalam dunia usaha pengukuran efektivitas ini sudah bukan hal baru, namun bagaimana penerapannya dalam sebuah destinasi seperti Bali yang menurutnya belum pernah melakukan penilaian tentang efektivitas pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. "Oleh sebab itu kita berharap pimpinan Bali kedepan wajib memantau efektivitas pembangunan pariwisata Bali. Minimal dalam lima tahun kedepan, berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika pembangunan kepariwisataan dunia," tambahnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini

Gedung Poliklinik Lantai Lima Akan Dibangun di RSUD Wangaya, Alokasi Anggaran Rp100 Miliar

balitribune.co.id I Denpasar - RSUD Wangaya Denpasar bersiap melakukan transformasi infrastruktur besar-besaran guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Proyek strategis ini diawali dengan pembangunan gedung poliklinik terpusat berlantai lima yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada awal Mei 2026. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Lantik Tiga Perbekel PAW

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik tiga Perbekel Antar Waktu (PAW) di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gst. Anom Gumanti, Wakil Ketua Komisi I I Gusti Lanang Umbara, jajaran pejabat Pemkab Badung, camat se-Badung, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.