Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemimpin Bali Wajib Pantau Efektivitas Pembangunan Pariwisata Bali

WISATAWAN - Sejumlah wisatawan saat berkunjung ke Pura

BALI TRIBUNE - Menurut pengamat pariwisata, Mangku Made Sulasa Jaya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah menguntungkan bagi penduduk yang dikunjungi wisatawan secara berkelanjutan. Hal ini kata dia merupakan prinsip kelima etika pembangunan pariwisata dunia yang harus dipasangkan dengan prinsip dasar atau filosopi pembangunan daerah yang memiliki kekhasan berbeda beda. "Seperti contohnya di Bali yang memiliki filosofi kehidupan berdasarkan Tri Hita Karana dan pembangunan pariwisata budaya," katanya beberapa waktu lalu di Denpasar. Dia yang juga penekun spiritual itu mengatakan, untuk mengukur efektivitas pembangunan pariwisata dibutuhkan rencana sasaran yang utuh diantaranya menyangkut standar kualitas, target sasaran secara terukur. "Termasuk rencana pencegahan dan penanggulangan dampak negatif pembangunan pariwisata yang menyebabkan percepatan menurunnya kualitas industri pariwisata itu sendiri," jelas Mangku Sulasa. Namun ada satu hal menarik, dimana dijadikannya Bali sebagai contoh pembangunan kepariwisataan di Indonesia, dengan adanya istilah sepuluh Bali baru atau Bali and Beyond. Hal ini yang mengharuskan Bali terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas diatas kualitas destinasi pariwisata di daerah lain. "Salah satu contoh saja pada sisi kualitas infrastruktur jalan, parkir dan penanganan sampah di ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar yang masih sangat kurang baik, yang merusak pencintraan pariwisata Bali," sebutnya. Dipaparkan Mangku Sulasa, analisa dan sasaran perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas setiap kegiatan yang berkelanjutan termasuk dalam pembangunan kepariwisataan yang dalam Undang undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 meliputi pembangunan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan dimana dalam bidang industri saja melibatkan minimal 13 jenis usaha kepariwisataan. "Banyak pakar mengatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara capaian dengan target sasaran minimal satu persen dan maksimal 100 persen," imbuhnya. Dalam dunia usaha pengukuran efektivitas ini sudah bukan hal baru, namun bagaimana penerapannya dalam sebuah destinasi seperti Bali yang menurutnya belum pernah melakukan penilaian tentang efektivitas pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. "Oleh sebab itu kita berharap pimpinan Bali kedepan wajib memantau efektivitas pembangunan pariwisata Bali. Minimal dalam lima tahun kedepan, berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika pembangunan kepariwisataan dunia," tambahnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.